Puskapkum: Penetapan UMP Sisakan Polemik, Tidak Sinkron antara Pemerintah, Buruh dan Pengusaha

Terkait dua provinsi yang dinilai melanggar ketentuan UMP, Indra mendorong pemerintah pusat agar melakukan koreksi terhadap provinsi yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Provinsi yang dinilai melanggar ketentuan UMP agar dikoreksi oleh Pemerintah Pusat, karena memang memiliki ruang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah provinsi,” tutup mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya itu.

Penulis : Iman Firdaus Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV