> >

Hadir di Acara Pembukaan Ijtima Ulama, Anies Gaungkan Program Pemerataan Pembangunan dan SDM

Rumah pemilu | 18 November 2023, 21:26 WIB
Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar usai memberi sambutan di acara pembukaan ijtima ulama di Masjid Az Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/11/2023). (Sumber: KOMPAS TV)

Baca Juga: Kritikan Anies Baswedan Tanggapi Temuan Pakta Integritas PJ Bupati Sorong

"Mereka tertinggal 10 tahun dari Jawa dan Sumatra, selisihnya 10 tahun. Ini yang jadi perhatian bagi kami," ujar Anies. 

Lebih lanjut Anies menjelaskan, dengan potret ketimpangan tersebut, paradigma pembangunan yang saat ini dilakukan harus diluruskan.

Pembangunan ekonomi misalnya berfokus kepada pertumbuhan. Anies menilai fokus tersebut harus diubah dengan pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan dengan fokus pada pemerataan. 

Pendekatan pembangunan juga diubah menjadi sektoral dan teritorial dngan fokus per wilayah. Sebab, kebutuhan Sulawesi beda dengan Jawa dan Sumatra, begitu juga dengan daerah-daerah lain. 

Selama ini, sambung Anies, rencana pembangunan dibuat nasional tanpa membedakan per wilayah. Ke depan, akan dibuat berbasis sektoral dan teritori.  

Baca Juga: Ganjar Ajak Masyarakat Muslim Ikut Kontribusi Pembangunan Digital Nasional

"Ikhtiar kita adalah menghadirkan dan mengembalikan perjuangan tujuan republik ini menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Anies. 

Hal lain yang menjadi perhatian bagi Anies yakni mengembalikan muruah kehidupan bernegara, etika, prinsip penegakan hukum dan keadilan. 

Tujuannya, tidak ada lagi kasus kriminalisasi dengan siapa pun, lawan politik bahkan pribadi yang tidak bersalah, termasuk ulama dan oposisi. Karena hukum tidak dipakai untuk kepentingan politik, tetapi demi menghadirkan rasa keadilan.

"Tujuan penegakan hukum adalah menghadirkan keadilan, bukan sebagai alat. Itu artinya mengembalikan negara menjadi negara hukum, pemerintahan mengikuti aturan hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau negara kekuasaan, hukum mengikuti penguasa. Kalau negara hukum, negara mengikuti hukum. Ini harus dikembalikan," ujar Anies. 

 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV


TERBARU