Soal Usulan Panja Netralitas TNI, Panglima TNI: Tak Mungkin Presiden Perintahkan Langgar Hukum

JAKARTA, KOMPAS TV - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mungkin memerintahkan personel TNI untuk melanggar hukum. 

Hal ini menanggapi rencana Komisi I DPR RI yang akan membentuk panitia kerja (panja) dalam menyongsong gelaran Pemilu 2024. 

"Ya, enggak mungkin lah pak presiden memerintahkan melanggar hukum, kan enggak mungkin masa presiden memerintahkan melanggar hukum, ya enggak lah. Mana ada," kata Yudo di gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/11/2023). 

Baca Juga: Anggota Komisi I DPR Bahas Jalur Kilat KSAD jadi Panglima TNI

Ia mengaku siap membantu kerja dari DPR bila nantinya panja tersebut dibentuk. 

"Siap (membantu) dong ini semuanya kalau untuk kebaikan, untuk pemilu ini damai, aman sejuk tentunya apapun harus kita antisipasi dari sekarang ini. Upaya-upaya harus kita laksanakan termasuk panja tadi," ujarnya.

"Ini kan bicarakan bagaimana tentang khususnya pemilu ini aman damai sejuk. Saya kira apapum usahanya ya sangat baguslah dari awal kita antisipasi supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan," katanya. 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Utut Adianto mengusulkan agar dalam menyongsong gelaran Pemilu 2024 dibentuk panitia kerja (Panja) netralitas TNI. 

Usulan tersebut disampaikan politikus PDIP itu saat rapat bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, KSAD Jenderal Agus Subiyanto, KSAL Laksamana Muhammad Ali dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo di Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa (7/11/2023). 

“Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR buatlah panja netralitas TNI. Jadi kita sembari, kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan," kata Utut.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV