PDI-P Yakin Gubernur Lemhannas di TPN Ganjar Tak Langgar Aturan, Singgung Menteri Rangkap Capres
Rumah pemilu | 12 Oktober 2023, 06:15 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDI-P) telah berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait masuknya Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto sebagai Deputi di Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo (TPN Ganjar).
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menjelaskan partainya selalu mematuhi aturan yang berlaku mengenai siapa saja yang bisa masuk dalam tim sukses TPN Ganjar yang akan didaftarkan ke KPU.
Menurut Hasto, masuknya nama Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto tidak melanggar aturan. Terlebih Andi juga menyatakan tidak akan membawa Lemhannas dalam kepentingannya sebagai TPN Ganjar.
"Sudah berkonsultasi ke KPU ya mengingat, menteri merangkap sebagai capres saja kan juga dimungkinkan di situ," ujar Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023) malam.
Hasto menambahkan masuknya Andi ini tidak terlepas dari pengalamannya sebagai tim strategis pemenangan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 dan 2019.
Baca Juga: Andi Widjajanto Gabung ke Tim Pemenangan Nasional Ganjar: Saya Ini Merah
Di Pilpres 2014, Andi menjadi salah satu figur dan pemikir penting dalam pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla saat itu.
Kemudian di Pilpres 2019, Andi berada di balik layar pemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kala itu, Andi merupakan Ketua Tim Cakra 19, salah satu tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf.
Di TPN Ganjar, Andi kembali mendapat posisi strategis yakni sebagai Deputi Politik 5.0. Tugas Andi menjadi think tank atau wadah pemikir yang akan mengumpulkan dan mengkaji data untuk strategi teknis TPN Ganjar.
Menurut Hasto dengan tugas yang diberikan itu, TPN Ganjar maupun Andi pastinya meminta berkonsultasi dengan Presiden Jokowi.
"Mas Andi mengisi posisi Deputi Politik 5.0, ini posisi strategis sehingga tidak mungkin tanpa dikonsultasikan dengan Bapak Presiden Jokowi," ujar Hasto.
Baca Juga: Dari Anggota Timses, Kini Dilantik Jadi Gubernur Lemhanas! Siapa Andi Widjajanto?
"Yang penting mulai hari ini (kemarin-red) sudah mulai bekerja dan Mas Andi tetap akan menjaga dan memastikan bahwa Lemhannas netral," sambung Hasto.
Terpisah Andi Widjajanto menilai pejabat Lemhannas sebagai lembaga pemerintah non-kementerian bisa terlibat dalam tim sukses.
Namun hal tersebut perlu dikonsultasikan dengan Menteri Sekretariat Negara Pratikno, apakah statusnya di TPN Ganjar menyalahi aturan.
Konsultasi ini diperlukan agar ke depannya saat masa kampanye posisinya di Lemhannas dan TPN Ganjar tidak menjadi masalah.
"Ini akan didiskusikan dengan Mensesneg untuk betul-betul memastikan bahwa pelibatan saya di TPN sesuai dengan apa yang dalam peraturan perundang undangan," sambung Andi saat konferensi pers di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu malam.
Baca Juga: Ketua TPN Ganjar Ajak Jokowi Diskusi Soal Transisi Kepemimpinan
Sebelumnya Ketua TPN Ganjar Arsjad Rasjid mengumumkan dua nama baru yang masuk dalam TPN.
Dua nama tersebut yakni Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto sebagai Deputi Politik 5.0 dan mantan Analis Kebijakan Utama Bidang Politik Baintelkam Polri Komjen Pol (Purn) Luki Hermawan sebagai Deputi Kinetik Teritorial.
Total sudah ada 12 tokoh yang masuk dalam TPN Ganjar. Ketua, sembilan wakil ketua dan dua deputi.
Sembilan wakil ketua TPN Ganjar yakni Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Rhamdani. Di luar partai Benny Rhamdani merupakan kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Ammarsjah Purba yang hingga kini aktif sebagai Koordinator Dewan Penasihat Alumni Perguruan Tinggi.
Baca Juga: Respons Khofifah Indar Parawansa soal Dirinya Masuk Bursa Ketua Timses Capres Prabowo Subianto
Kemudian Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah, Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman Tokan.
Selanjutnya ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono, Ketua Harian Perindo Tuan Guru Bajang, dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo.
Penulis : Johannes Mangihot Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV