> >

Mahfud MD Kembali Bicara Korupsi yang Makin Parah di Masa Sekarang, Singgung Oligarki

Peristiwa | 6 Oktober 2023, 19:15 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD usai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila 2023 di Monumen Pancasila Sakti, Minggu (1/10/2023). (Sumber: Kompas.com)

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali bicara soal praktik korupsi di masa sekarang yang makin parah. Bahkan, dia menyebutnya lebih parah dari masa Orde Baru.

”Di masa sekarang, melalui pendekatan, perbincangan yang terjadi di lingkup legislatif, korupsi bahkan bisa dimulai sejak sebelum dana APBN disusun,” ujar Mahfud saat memberikan materi dalam kuliah umum bertema ”Capaian Hukum dan Politik dalam Sistem Demokrasi Indonesia” di University Club Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (6/10/2023).

Dikutip dari Kompas.id, Mahfud memberi contoh, seorang pengusaha atau pemilik modal yang mendapatkan dana pemerintah bisa memulainya dengan menyampaikan keinginan untuk melakukan pembangunan proyek tertentu dengan didanai pemerintah.

Negosiasi dengan kalangan legislatif dilakukan, dan DPR biasanya akan memastikan proyek tersebut disetujui pemerintah asalkan pengusaha terlebih dahulu menyediakan uang ”pelicin” proyek.

Baca Juga: Nasdem Sindir Menko Polhukam Sebut Mentan sudah Tersangka: Kaget, Mahfud MD Tiba-tiba Jadi Jubir KPK

Di masa sekarang, melalui pendekatan, perbincangan yang terjadi di lingkup legislatif, korupsi bahkan bisa dimulai sejak sebelum dana APBN disusun.

Bentuk kesepakatan lainnya, persetujuan dilakukan ketika pihak pengusaha setuju mengalokasikan sebagian dari nilai anggaran proyek untuk disetorkan kepada kalangan legislatif.

Tidak hanya itu, tambah Mahfud, korupsi berlangsung lebih meluas meliputi semua jenjang, mulai dari pusat hingga daerah, serta dalam berbagai ragam kegiatan dan bentuk.

Meluasnya praktik itu terbukti dari keterlibatan anggota DPR yang kini merambah berbagai proyek dan pengadaan barang pemerintah.

”Saat ini, kalangan DPR pun ingin dilibatkan dalam hal penentuan jenis barang yang akan dipakai dalam proyek pemerintah,” ujarnya.

Penulis : Iman Firdaus Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas.id


TERBARU