Pengamat: Menjodohkan Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024 Cederai Prinsip Pluralisme Politik
Politik | 3 Oktober 2023, 13:49 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai, menjodohkan dua bakal calon presiden (capres) 2024 mencederai prinsip pluralisme politik.
Pernyataan Burhanuddin selaku Pengamat Politik itu diungkapkan pada dialog di program Sapa Indonesia Pagi di KOMPAS TV, Selasa (3/10/2023).
“Dalam demokrasi kita mengenal istilah pluralisme politik yang harus direferensikan dalam kontestasi elektoral,” ujar Burhanuddin.
“Jadi kalau misalnya ada pendukung yang cukup signifikan, yang punya intensi untuk memilih Pak Prabowo atau Mas Ganjar, kemudian keputusan elite menjodohkan kedua capres ini, terlepas dari siapapun yang jadi cawapres, itu mencederai prinsip pluralisme politik," imbuhnya, menegaskan.
Menurut Burhanuddin, setiap calon presiden yang punya dukungan, terlebih signifikan, harusnya direpresentasikan dalam kertas suara.
Oleh karena itu, Burhanuddin mengingatkan elit di partai politik tidak serta merta memaksakan untuk berjodoh.
Baca Juga: Megawati Tolak Duet Prabowo-Ganjar, Habiburokhman: Beliau Tunjukkan Sebagai Ibu Bangsa
“Jadi pluralisme politik itu, setiap calon presiden atau partai yang punya dukungan, apa lagi sesignifikan Pak Prabowo atau Mas Ganjar, itu harus direpresentasikan di kertas suara, jadi jangan jodohkan di tingkat elit,” katanya.
“Karena itu, keputusan publik harus dihargai oleh para elite, jangan karena sewenang-wenang, karena semata-mata mereka punya otoritas, kemudian dipaksakan untuk berjodoh padahal aspirasi pemilihnya meminta mereka bertarung,” tuturnya.
Oleh karena itu, Burhanuddin menilai respons Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal duet Prabowo-Ganjar mencerminkan sikap kenegarawanan.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV