> >

Jokowi Respons soal Isu PSN Proyek Titipan: Ditunjuk Saja Proyek yang Mana

Politik | 2 Oktober 2023, 08:35 WIB
Presiden RI Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai acara Istana Berbatik di halaman Istana Merdeka Jakarta, Minggu (1/10/2023). Presiden Jokowi menanggapi kritik bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan yang menyebut Proyek Strategis Nasional (PSN) rentan disusupi titipan kanan kiri. (Sumber: Yashinta Difa Pramudyani/Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kritik bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan yang menyebut Proyek Strategis Nasional (PSN) rentan disusupi titipan kanan kiri.

Tak berkomentar banyak, Kepala Negara hanya meminta Anies untuk menunjukkan PSN yang menurutnya titipan dari pihak tertentu tersebut.

Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Istana Berbatik di depan Istana Merdeka Jakarta, Minggu (1/10/2023).

"Ya ditunjuk saja proyek mana, yang nitip siapa," kata Jokowi, dikutip dari Antara.

Adapun kritikan Anies itu disampaikan dalam Rakornas Partai Masyumi di Jakarta pada Sabtu (30/9).

Dalam kesempatan itu, Anies menyebut PSN adalah proyek yang baik secara substansi. 

Baca Juga: Pembebasan Lahan Jalan Tol yang Masuk PSN Capai Rp4,04 T Hingga Juni 2022

Ia pun menyebut PSN harus disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu mengatakan jika PSN tidak dikendalikan dengan baik, maka PSN akan menjadi titipan dari kanan dan kiri. 

"Tapi kalau itu tak dilakukan dengan baik, PSN itu kemudian jadi titipan kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun," kata Anies.

"Dan ketika titipan kanan-kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal," ujarnya.

Untuk diketahui, proyek strategis nasional adalah proyek Pemerintahan Presiden Jokowi.

Proyek ini dilaksanakan pemerintah pusat, daerah dan atau badan usaha untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Baca Juga: Ditanya soal Isu Perombakan Kabinet, Jokowi: Dengar dari Mana?

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV/Antara


TERBARU