Ketua MK Bantah Ada Desakan soal Gugatan Usia Capres-Cawapres: Siapa yang Bisa Mendesak?
Rumah pemilu | 15 Agustus 2023, 09:46 WIBJAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memastikan tak ada desakan dari pihak manapun dalam menangani gugatan usia capres can cawapres.
Diketahui, gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut bertujuan agar batas minimal usia capres dan cawapres diubah dari 40 tahun menjadi 35 tahun.
"Wah enggak ada (desakan). Siapa yang bisa mendesak?" kata Anwar seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (14/8/2023).
Baca Juga: Demokrat: Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres Rusak Tatanan Hukum Ketatanegaraan
Anwar menjelaskan, kini proses penangan uji materi itu masih dalam proses pembuktian. Dirinya belum bisa memastikan kapan akan memutus perkara tersebut.
Selain itu, Anwar pun belum bisa memastikan apakah putusan bisa ditetapkan sebelum masa pendaftaran pasangan capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau tidak.
"Ya enggak bisa diprediksi kapan, insya Allah, ya lihat situasi perkembangan sidang."
"Ya kita lihat saja perkembangan ikuti saja ya. Ya mudah-mudahan (tahun ini), ya lihat saja," katanya.
Sebelumnya, Juru bicara (jubir) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi atau MK, merusak tatanan hukum ketatanegaraan di Indonesia.
"Rusak tatanan hukum ketatanegaraan kita. Apa yang menjadi ranah lawmaker, pembuat UU, kini dibawa-bawa ke MK," kata Herzaky kepada wartawan, Kamis (9/8/2023).
Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV/Kompas.com