> >

Rocky Gerung Minta Maaf Sudah Buat Keonaran di Publik Gara-Gara Kritik Tajam ke Pemerintah

Politik | 4 Agustus 2023, 19:00 WIB
Kolase foto Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Rocky Gerung. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung mengadakan jumpa pers terkait banyaknya laporan masyarakat terkait pernyataannya kepada Presiden Jokowi, Jumat (4/8/2023). (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat politik yang juga akademisi Rocky Gerung mengakui dirinya telah membuat kegaduhan di publik terkait kritiknya terhadap pemerintah. Untuk itu jugalah dosen tidak tetap Ilmu Filsafat ini meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi.

Kegaduhan ini lantaran ada pihak yang menilai kritiknya kepada pemerintah benar, sedangkan di sisi lain ada yang menilai kritik Rocky sudah masuk ke ranah ujaran kebencian.

"Saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Itu yang membuat kehebohan yang ditafsirkan menjadi keonaran secara hukum," ujar Rocky Gerung saat jumpa pers yang dipantau dari Breaking News KompasTV, Jumat (4/8/2023).

Rocky menyadari kritik yang disampaikannya menyebabkan perselisihan di publik yang berlangsung hingga satu minggu belakangan ini. 

Baca Juga: Pengakuan Rocky Gerung soal Sosok Presiden Jokowi dan Anaknya

Ada yang menilai pernyataannya ke pemerintah merupakan kritik, bukan menyerang individu. Sementara kritik keras Rocky dinilai sebagai sebuah ujaran kebencian.

Hal ini tidak terlepas dari kesadaran publik untuk membedakan Presiden Jokowi sebagai pejabat publik yang bisa dikritik dengan Jokowi sebagai individu. 

"Saya memang menyebabkan perselisihan itu berlangsung. Saya menyebabkan dalam satu minggu ini orang berselisih, ini hinaan atau kritikan," ujarnya. 

"Poin saya, saya meminta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisiah itu berlanjut tanpa arah, karena peristiwa itu membuat perselisihan ini menjadi-jadi. Itu intinya," ujar Rocky Gerung.

Ia menilai dari kasus ini masih banyak masyarakat yang belum mampu mencerna nilai-nilai demokrasi dan membedakan pejabat publik dengan individu. 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV


TERBARU