Anggota DPR Minta Kapolri Evaluasi Polda Riau soal Penanganan Konflik Masyarakat dengan PT DSI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR, Junimart Girsang, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun tangan mengevaluasi kinerja Polda Riau.

Hal tersebut, kata dia, perlu dilakukan terkait penanganan konflik agraria antara masyarakat Koto Gasib, Dayun, dan Mempura dengan PT Duta Swakarya Indah (DSI).

"Kami mendesak Kapolri segera turun tangan melakukan evaluasi mendalam atas penanganan konflik antara masyarakat dengan PT DSI," kata Junimart dikutip dari Antara, Senin (10/7/2023).

Baca Juga: Ada Pertemuan Firli Bahuri Cs dengan Kapolri Listyo Sigit sebelum Endar Priantoro Kembali ke KPK

Junimart menuturkan, permintaan evaluasi ini merupakan kali kedua. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut atas permintaan sebelumnya yang telah disampaikan dalam rapat evaluasi Satgas Mafia Tanah di Riau pada 26 Juni lalu.

"Karena sebelumnya Panja DPR juga sudah meminta kepada Polda Riau untuk menarik personel Polri yang diperbantukan menjaga lahan atas permintaan PT DSI," ujar Junimart.

Junimart menjelaskan permintaan agar Satgas Mafia Tanah di Riau bersikap profesional dan tegas juga telah disampaikan langsung kepada kepala kantor wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, dan Kapolda Riau.

Selain itu, Junimart menyampaikan soal kinerja Polda Riau yang tidak kunjung bertindak dalam merespons laporan dugaan pencurian kelapa sawit milik masyarakat oleh sejumlah orang suruhan PT DSI. 

Baca Juga: Bripka Andry Mengaku Bertemu Kapolda Riau Sebelum Bongkar Setoran Rp650 Juta: Saya Kena Marah

"Itu sudah jelas berdasarkan atas hak sertifikat, hak milik masyarakat, tetapi buah kelapa sawitnya saat ini dipanen oleh orang suruhan PT DSI,” ucap Junimart. 

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Antara