Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Penegakan Hukum Paling Rendah
Hukum | 22 Mei 2023, 14:08 WIBDi samping itu, fokus lain adalah mengubah parameter kerugian negara menjadi kerugian perekonomian negara.
Sebab, seringkali nilai kerugian negara jauh lebih kecil ketimbang jika dihitung menggunakan skala kerugian perekonomian negara. Melalui pendekatan ini, akan lebih banyak uang negara yang bisa diselamatkan.
Pengajar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Gabriel Lele menilai, tingkat kepuasan publik yang mencapai 70,1 persen merupakan capaian yang sangat tinggi jika dibanding dengan negara-negara lain.
Namun, dalam konteks Indonesia yang masih terus berbenah, itu bukan angka yang ideal.
”Bayangan saya, paling tidak semestinya bisa mencapai 80 persen,” kata Gabriel kepada Kompas.
Baca Juga: Wapres Maruf Amin Minta BSI dan Bank Lain Benahi Sistem Teknologi: supaya Siap Hadapi Pembajakan
Ia menambahkan, wajar jika tingkat kepuasan publik belum ideal karena kontribusi beberapa sektor masih lemah, salah satunya penegakan hukum.
Dalam survei Litbang Kompas, meski kepuasan di bidang penegakan hukum naik dibandingkan dengan yang ditemukan pada survei Januari 2023, angkanya masih di bawah 60 persen.
Menurut Gabriel, hal itu menunjukkan publik merespons positif, tetapi sebatas penuntasan kasus-kasus yang menyita perhatian publik.
Dalam konteks itu, Gabriel memprediksi, langkah yang diambil pemerintah di sisa masa jabatannya masih akan bersifat temporer dan situasional.
Baca Juga: Ingat, Jadwal Kereta di Daop 8 Surabaya Ini Berubah, Jadi Berangkat Lebih Awal
Padahal, dibutuhkan pula langkah komprehensif untuk membenahi penegakan hukum secara sistematis, misalnya perbaikan beberapa regulasi yang dianggap bermasalah.
Persoalan kultural di institusi penegakan hukum juga mutlak diperlukan karena hal itu masih menjadi catatan yang kerap menyebabkan penegakan hukum tak optimal.
”Persoalan kultur itu saat ini sudah menstruktur, seperti soal korupsi dan main-main dengan suap. Itu bukan lagi sesuatu yang melekat dengan orang saja, melainkan juga dengan sistem meski sistem yang dimaksud sistem informal,” ucapnya.
Penulis : Dina Karina Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas.id