Peneliti BRIN: Isu Buruh akan Jadi Komoditas Politik di Pemilu 2024 Mendatang
Peristiwa | 4 Mei 2023, 13:20 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ahmad Najib Burhani menilai isu-isu tentang perburuhan bakal menjadi komoditas politik dalam pesta demokrasi tahun depan, mulai dari pemilihan legislatif (pileg), pemilihan kepala daerah (pilkada), hingga pemilihan presiden (pilpres).
"Kami melihat tahun 2024 dengan berbagai pemilihan umum seperti pilpres, pileg, dan pilkada, mungkin isu buruh akan menjadi masuk di dalam ranah politik. Kami berharap tentu saja nasib buruh menjadi lebih tertata dengan baik," kata Najib, Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, dalam webinar Hari Buruh 2023 yang dipantau di Jakarta, Kamis (4/5/2023) dikutip dari Antara.
Baca Juga: Hari Buruh Sedunia: Puluhan Buruh di Semarang Tuntut Pencabutan UU Cipta Kerja
Najib mengatakan perjuangan buruh menjadi bahasa universal yang diadopsi di hampir seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Perjuangan buruh telah berlangsung selama puluhan tahun dan telah memainkan peran penting dalam membentuk sejarah sosial dan politik.
Saat ini gerakan buruh di Indonesia, menurutnya, terus berjuang untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang lebih baik, termasuk hak atas upah yang adil, kondisi kerja yang aman, selamat dan sehat, serta hak untuk berserikat.
"Kita juga harus memperjuangkan hak-hak para pekerja migran, pekerja informal, dan pekerja perempuan yang seringkali masih terpinggirkan dan tidak mendapatkan perlindungan yang cukup," ujarnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa BRIN terus aktif dalam memberikan perspektif terhadap perjuangan buruh dengan melakukan beberapa riset dan memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh para pekerja dan serikat buruh di Indonesia.
Di Pusat Riset Kependudukan BRIN, kata dia, ada kelompok riset ketenagakerjaan dan dukungan industrial yang melakukan beberapa kegiatan terkait dengan isu perburuhan.
Ekosistem itu dapat bekerja sama dengan siapa saja baik serikat buruh, serikat pekerja, pemerintah, asosiasi pengusaha, dan organisasi lainnya untuk memperjuangkan perbaikan kondisi dan hak-hak buruh yang lebih baik.
Baca Juga: Menaker Hanif Dakhiri Jawab Isu Buruh Asing
Penulis : Iman Firdaus Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV/Antara