> >

Direktur Perludem Sebut Pendanaan untuk Partai Politik Perlu Dibenahi agar Perilaku Korupsi Berhenti

Hukum | 17 April 2023, 06:50 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan empat dari enam tersangka suap CCTV dan internet service provider (ISP) untuk layanan digital Bandung Smart City Pemkot Bandung tahun anggaran 2022-2023 saat jumpa pers OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Minggu (16/4/2023). (Sumber: KOMPAS TV)

”Terkadang, dalam koalisi pencalonan ini, salah satu faktornya adalah yang mampu membiayai proses pemilu. Akibatnya, bakal calon harus memiliki modal finansial yang besar,” ujar Khoirunnisa.

Belum lagi, pendanaan untuk memenuhi kebutuhan parpol termasuk kebutuhan pemenangan pemilu masih bergantung pada pihak ketiga. 

Hal itu terjadi karena iuran anggota masih minim, sementara dana dari negara belum mampu memenuhi kebutuhan parpol.

Oleh karena itu, menurut Khoirunnisa, mekanisme pencalonan dari parpol harus diperbaiki agar bakal calon yang diusung parpol tidak dituntut untuk memiliki modal finansial yang besar. 

Kemudian diperlukan reformasi keuangan parpol agar tidak lagi bergantung pada sumber pendanaan pihak ketiga yang nantinya harus dikembalikan saat sudah terpilih. Terakhir, proses kandidasi untuk menyaring kader di internal parpol harus diperbaiki.

Baca Juga: KPK Ungkap Wali Kota Bandung, Yana Mulyana Dapat Uang, Sepatu Mewah Hingga Liburan ke Thailand!

 

Penulis : Kiki Luqman Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas.id


TERBARU