Pengamat Bilang Kecilnya Dana untuk Partai Politik Sebabkan Mereka Lari ke Sumber Ilegal

“Ini yang saya kira harus dipecahkan oleh kita. Ada beberapa model di negara lain, kayak Jerman dan sebagainya, itu dia sangat menyubsidi partai politik,” lanjutnya.

Dalam dialog itu, Philips juga menyebut bahwa pernah ada riset bahwa pilkada dan kenaikan pemberian lisensi-lisensi tambang dan lain-lain berjalan seiring.

“Karena itu, berarti mungkin sebetulnya di situ dia legal. Tetapi sebetulnya yang terjadi adalah terjadi semacam down payment dari sektor-sektor yang akan mendukung kekuasaan. Nah ini yang saya kira juga penyakit kita.”

Berkaitan dengan transaksi keuangan mencurigakan sebesar Rp349 triliun, menurutnya harus diusut, karena ini menjadi momentum pembersihan.

Baca Juga: Beda Data Transaksi Janggal di Kemenkeu Rp3,3 T Vs Rp35 T, Manakah yang Harus Dipercaya?

Jika tidak dilakukan, menurutnya kita akan kehilangan momentum, terlebih penegak hukum saat ini sedang tercoreng.

“Karena  penegak hukum hari ini juga sedang tercoreng. Orang bagaimana mau percaya dengan penegak hukum kalau kita biarkan sekarang, enggak ada yang percaya lagi juga dengan penegak hukum yang kaitannya dengan soal-soal keuangan ini.”

“Menurut saya, ini harus dibuka, dan ada yang dihukum dan kita tahu jadi momentum pembersihan, baik untuk DPR maupun penegak hukum,” tegasnya.

 

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV