Ketika Risma Tak Tahu Bansos Beras PKH Diusut KPK: Pejabatnya Sudah pada Ganti, Saya Juga Bingung

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Sosial atau Mensos Tri Rismaharini mengaku tidak tahu ada dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.

Kasus dugaan korupsi bansos beras PKH tersebut saat ini tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Baca Juga: Cerita Pegawai KPK Tak Sengaja Temukan 15 Belas Senpi dengan Peluru Tajam di Rumah Dito Mahendra

KPK menemukan adanya dugaan korupsi penyaluran bansos beras PKH saat mengusut kasus korupsi bansos Covid-19 yang menjerat bekas Menteri Sosial Juliari Batubara.

Risma mengaku sudah sempat menanyakan terkait kasus dugaan korupsi bansos beras itu kepada bawahannya. Namun, Risma mengklaim mereka tidak ada yang bisa menjawab.

"Karena ada kasus ramai (di KPK), saya mencoba nanya, 'ini sebelumnya ceritanya kayak apa?' Tapi tidak ada yang bisa menjawab karena para pejabatnya sudah pada ganti, sehingga saya tidak tahu persis kejadiannya seperti apa," kata Risma di Jakarta pada Senin (20/3/2023).

Risma mengatakan, kasus yang sedang diusut oleh KPK tersebut terjadi ketika dirinya belum menjabat sebagai Menteri Sosial.

Risma karena itu meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos untuk membuat kronologi kejadian kasus tesebut, berdasarkan surat-surat yang ada di kementeriannya.

Baca Juga: Respons Guru Tunanetra Usai Mensos Risma Sujud di Kakinya: Pencitraan, Habis Itu Ngomel-ngomel Lagi

Setelah terkumpul surat-surat tersebut, baru diketahui ternyata peristiwa terakhir itu jatuh pada 30 September 2020 atau tiga bulan sebelum ia dilantik sebagai menteri.

"Jadi karena saya tidak tahu, jadi saya tidak bisa cerita. Memang kalau nurut ini saya juga bingung. Karena 'ini opo ya kok ada di dua dirjen.' kaya gitu loh," ujar Risma.

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Surabaya ini mengatakan, penyaluran bansos PKH kemudian berubah setelah ia menjabat sebagai Mensos.

Dari semula berbentuk barang, kemudian diubah menjadi uang. Termasuk bantuan lansung tunai (BLT) bahan pokok yang mesti didistribusikan kepada penerima manfaat diganti dengan uang tunai.

"Makanya sejak zaman saya bantuan BLT minyak goreng semua jadi uang. Saya juga senang bentuknya dalam bentuk uang," ujar Risma.

Baca Juga: Mensos Risma Sujud di Kaki Guru Tunanetra Saat Ditagih Janji Hibah Lahan

Tidak perlu mengadakan siapa-siapa begitu. Kalaupun ada, bukan lewat kami. Kalau kami dalam bentuk uang pada 2021."

Adapun KPK dalam perkara dugaan kosupsi bansos beras tersebut telah mencegah enam orang bepergian keluar negeri.

Termasuk di antaranya adalah Direktur PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang baru saja mengundurkan diri, M Kuncoro Wibowo.

 

Kuncoro diketahui merupakan mantan Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics. KPK mengkonfirmasi bahwa kasus tersebut terkait PT BGR Logistic.

Pada 3 November 2020, Kuncoro menyebut BGR Logistics telah menyalurkan Bansos beras 222.070.230 Kilogram (Kg) kepada 4.934.894 KPM-PKH di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga: Jawab Mensos Risma Soal Dugaan Korupsi Bansos Beras: Terjadi 3 Bulan Sebelum Saya Dilantik

PT BGR Logistic merupakan salah satu anak perusahaan PT Perusahaan Perdagangan (Persero), salah satu perusahaan BUMN.

Sedangkan Lima orang lainnya adalah Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, dan Budi Susanto.

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas.com