Komisi VII DPR Sebut Perbaikan Manajemen Jadi Prioritas Evaluasi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Peristiwa | 4 Maret 2023, 19:32 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Perbaikan manajemen disebut menjadi prioritas dalam evaluasi peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Hal ini diutarakan oleh nggota Komisi VII DPR Fraksi PKB Abdul Kadir Karding, Sabtu (4/3/2023).
Seperti diketahui, kebakaran hebat di Depo Pertamina Plumpang, Jalan Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam. Api pertama kali dilaporkan muncul pada pukul 20.11 WIB, berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak (BBM) di area depo.
“Yang pasti harus ada perbaikan di manajemen jadi prioritas, sistem keamanan dan pengamanan, ketiga, harus ada jarak lokasi yang baik antara depo dan perumahan penduduk,” ujarnya dalam program Kompang Petang, Sabtu (4/3).
Terkait siapa yang salah, ia menilai saat ini masih harus menunggu penyelidikan. Menurut prinsipnya, bila ada kejadian serupa, baik di Pertamina, PLN, atau yang lainnya, yang harus dijamin adalah tidak boleh ada nyawa yang hilang.
Baca Juga: Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Hanguskan Rumah dan Harta Benda
Terkait kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, ia berpendapat perlu kajian detail terkait solusi. Ini termasuk perlu tidaknya relokasi warga atau pengaturan jarak buffer zone atau zona penyangga untuk memberikan perlindungan tambahan, dengan rumah penduduk.
“Kita akan lihat, atau kita akan pindah, ini menyangkut anggaran yang besar untuk membangun satu depo,” ucapnya.
Menurut Abdul Kadir, setelah manajemen diperbaiki, kemudian secara bertahap dibangun sistem agar teknologi yang dipakai bisa mendeteksi lebih awal semua kemungkinan kejadian.
“Walaupun kita tidak menutup mata, urusan gas, bensin, ini mudah terbakar, jadi butuh teknologi yang baik, termasuk konstruksi tahan gempa, jadi harus komprehensif,” tuturnya.
Ia tidak menampik, dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, beban besar ada di Pertamina karena termasuk dalam wilayah kewenangan mereka. Kendati demikian, pemerintah provinsi seharusnya juga mengawasi jarak permukiman dan memperhatikan warganya.
Penulis : Switzy Sabandar Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Kompas TV