Mendagri Tito Minta Aparat Tak Selidiki Kepala Daerah, ICW Bersuara Keras: Baca Data Korupsi
Politik | 27 Januari 2023, 05:21 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diminta baca data soal korupsi di Indonesia imbas pernyataannya minta aparat penegak hukum tidak selidiki atau panggil kepala daerah saat bertugas.
Hal itu seperti disampaikan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana seraya menambahkan bahwa Mendagri Tito harus baca lagi soal fenomena korupsi politik di Indonesia.
"ICW menyarankan kepada saudara Tito Karnavian untuk membuka dan membaca data KPK terkait dengan fenomena maraknya korupsi politik di Indonesia," kata Kurnia dalam keterangannya Kamis (26/1/2023) malam.
Baca Juga: Minta Aparat Tak Selidiki Kepala Daerah, Mendagri Tito: Moril Jatuh, Mohon Pendampingan
Jika membaca data itu, kata dia, Mendagri Tito bakal ketemu data ada ratusan kepala daerah diproses hukum KPK.
"Bisa dibayangkan, sejak 2004 hingga 2022 setidaknya ada 178 kepala daerah diproses hukum oleh KPK," lanjut Kurnia.
Kurnia lantas mengatakan, data 178 kepala daerah yang terlibat rasuah itu menandakan praktik korupsi di daerah terbilang akut, kronis, dan mengkhawatirkan.
Maka dari itu, kata Kurnia menilai permintaan Tito keliru besar.
Apalagi, minta aparat penegak hukum tidak menyelidiki atau meminta keterangan dari kepala daerah dalam penanganan sebuah perkara menjadi janggal dan keliru.
Penulis : Dedik Priyanto Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV/kompas.com