> >

Survei Litbang Kompas: Citra Kepolisian Anjok, dari 75 Persen ke 48,6 Persen

Hukum | 24 Oktober 2022, 20:20 WIB
Ferdy Sambo, terdakwa kasus pembunuhan berencana sekaligus perintangan penyidikan, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri jakarta Selatan, Senin (17/10/2022). (Sumber: Puspenkum Kejaksaan Agung)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hasil Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Senin (24/10/2022) menunjukkan citra institusi kepolisian sebagai penegak hukum menurun drastis.

Dijelaskan bahwa per Januari 2022, sekitar 75 persen responden masih menyatakan citra kepolisian "baik".

Namun, jumlah itu merosot nyaris setengahnya, menjadi 48,6 persen saja, dalam survei terbaru pada Oktober 2022.

Terjunnya citra kepolisian disebut tak lepas dari problem yang datang beruntun baru-baru ini.

Salah satunya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang diduga dilakukan eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Kasus tersebut menyeret banyak kolega kepolisian dan kini baru memasuki tahap persidangan.

Usai kasus "Sambo Gate", muncul Tragedi Kanjuruhan dengan korban jiwa hingga 134 orang.

Dalam bencana yang terjadi usai laga Arema FC vs Persebaya pada 1 Oktober 2022 itu, proses pengamanan oleh aparat dinilai tak sesuai prosedur, karena menggunakan gas air mata di dalam stadion.

Pun, belum selesai kasus Tragedi Kanjuruhan, datang lagi kasus narkoba yang menyeret Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa.

Padahal, Teddy baru saja diproyeksikan menjadi Kapolda Jawa Timur setelah Kapolda sebelumnya dimutasi lantaran Tragedi Kanjuruhan.

Baca Juga: Mengingat Kembali Pesan Kapolri soal Citra Polisi :Tak Mampu Bersihkan Ekor, Kepalanya Saya Potong

Secara keseluruhan, Survei Litbang Kompas terbaru menyebut kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum menurun signifikan hingga titik terburuk.

Terjunnya kepuasan publik itu dilatari berbagai problem dalam upaya penegakan hukum. 

"Penuntasan kasus seperti suap, sogok-menyogok, jual beli kasus hukum, ataupun penuntasan kasus-kasus kekerasan oleh aparat, serta kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, hingga perjudian, dirasakan semakin memburuk," terang hasil survei tersebut, dinukil dari Kompas.id.

Dalam survei yang berlangsung pada 24 September hingga 7 Oktober 2022 itu, angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum berada di angka 51,5 persen.

“Capaian ini turun 6 persen dibanding hasil survei sebelumnya pada Juni 2022,” ujar Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas, disitat dari Harian Kompas, Senin (24/10).

Baca Juga: Teddy Minahasa Kapolda Jatim Baru Ternyata Polisi Terkaya di Indonesia, Ini Rincian Hartanya

 

Penulis : Rofi Ali Majid Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV


TERBARU