Imbas Hacker Bjorka Bocorkan Data, Pemerintah Bentuk Satgas Perlindungan Data, Libatkan BIN dan BSSN

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pun hadir dalam rapat yang digelar oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Rabu (14/9/2022).

Mehfud menyampaikan bahwa ada dua tujuan dari pembentukan Satgas Perlindungan Data tersebut.

“Kita membuat Satgas untuk lebih berhati-hati karena dua hal, (pertama -red) karena peristiwa ini mengingatkan kita agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih,” kata Mahfud MD dalam Breaking News KOMPAS TV, Rabu (14/9/2022).

Kedua, kata Mahfud, pembentukan satgas tersebut berkaitan dengan posisi Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang segera diproses menjadi UU dalam waktu satu bulan ke depan. 

Baca Juga: Sebut Bjorka Tak Ahli Bobol Data, Mahfud MD Ungkap Alasan Dibentuk Satgas: Untuk Hati-hati

Ia juga mengungkapkan bahwa RUU PDP sudah disahkan di tingkat I DPR dan tinggal menunggu proses pengesahan di Rapat Paripurna DPR.

Menurut Mahfud, RUU PDP memuat arahan agar ada satu tim yang fokus menangani keamanan data masyarakat Indonesia.

"Itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan siber dan untuk masyarakat Indonesia yang data-data yang sifatnya rahasia, sampai sekarang belum ada, sampai detik ini," jelas Mahfud. 

"Tapi kita akan menjadikan ini sebagai peluang, pengingat kepada kita semua agar kita sama-sama berhati-hati," imbuhnya.

Penulis : Nadia Intan Fajarlie Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV