Komnas HAM Sampaikan 5 Rekomendasi ke Jokowi, Minta Kultur Kerja dan Kinerja Polri Diaudit

“Jadi perlu ada mekanisme yang bersama antara pihak polisi dengan Komnas HAM,” kata Taufan.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut yang Dilakukan Hacker Bjorka Belum Berbahaya: Enggak Ada Rahasia Negara Itu

Keempat, sambung Taufan, mempercepat proses pembentukan Direktorat pelayanan perempuan dan anak di Polri.

Lalu yang kelima yaitu memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaannya.

“Kita tahu ini undang-undang baru yang diputuskan pada tahun ini, masih membutuhkan kelengkapan-kelengkapan infrastrukturnya jadi kami berharap pemerintah Republik Indonesia memastikan penyiapan infrastruktur dan peraturan pelaksanaan dari undang-undang TPKS yang merupakan hasil perjuangan dari begitu banyak aktivitas asasi manusia, terutama aktivis perempuan,” jelas Taufan.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV