Komnas HAM Minta Panglima TNI Perjelas Perdagangan Senjata dan Pembunuhan Disertai Mutilasi di Papua

“Sehingga kita bisa mengetahui secara bersama, mungkin juga Panglima bisa melibatkan pihak-pihak lain supaya bisa menjadi lebih transparan lah begitu.”

Bagi Komnas HAM, lanjut Amiruddin, perlu ditelaah lebih mendalam kenapa sampai ada prajurit TNI AD yang melakukan perdagangan senjata.

“Perlu kita cermati bersama ada dua hal yang disampaikan, pertama ada upaya membujuk orang untuk membeli senjata, itu kan satu masalah, itu mesti dibuat terang oleh Panglima,” kata Amiruddin.

“Yang kedua terjadinya pembunuhan yang berakhir dengan mutilasi itu. Nah, itu juga mesti diungkap seterbuka mungkin dan proses hukumnya dibuat terang karena nanti pasti diadili di pengadilan militer kan begitu.”

Baca Juga: Panglima TNI Minta 6 Prajurit TNI AD Diinvestigasi soal Pembunuhan Disertai Mutilasi di Papua

Ke depan, Amiruddin pun menyarankan kepada TNI maupun Polri untuk lebih berhari-hati ke depan menjaga tindakannya di Papua.

Sebab, apapun kekerasan yang terjadi harus dipertanggungjawabkan secara hukum dengan terbuka.

“TNI atau polisi atau aparatur negara harus lebih berhati-hati menjaga tindakannya di Papua,” ucap Amiruddin.

“Yang kedua, kita berharap proses-proses kekerasan seperti ini mesti dipertanggungjawabkan secara hukum dengan terbuka. Nah,  kalau ini tidak selesai secara hukum tentu akan menjadi banyak pertanyaan.”

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV