PBNU Dukung Jokowi soal Larangan Politik Identitas: Buruk Jika Dijadikan Alat Pemecah belah
Rumah pemilu | 16 Agustus 2022, 15:49 WIBIa pun menyebutkan, politik identitas pada dasarnya bisa berperan positif. Tapi, ada syarat yang harus dipenuhi.
"Politik identitas bisa diterima dan mempunyai peran positif dalam demokrasi ketika ia menyediakan nilai solidaritas dalam membangun kesadaran publik tentang kewargaan (civic) dan melawan diskriminasi kelompok dengan tanpa mempromosikan supremasi kelompok sendiri dan kebencian terhadap kelompok lain," paparnya.
"Namun sangat buruk jika dijadikan alat pemecah belah," tutupnya.
Baca Juga: PBNU Resmi Tunjuk Gudfan Arif Ghofur sebagai Plt Bendum Gantikan Mardani Maming
Sebelumnya seperti diberitakan KOMPAS.TV Jokowi menyebutkan soal larangan politik identitas jelang dan saat terjadinya pemilu 2024.
Hal itu diungkapkan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR-RI bersama DPR dan DPD RI,hari ini Selasa (16/8/2022) di Kompleks Parlemen.
“Tahapan pemilu yang dipersiapkan KPU harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan lagi ada politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial," kata Presiden, Selasa (16/8/2022).
Jokowi juga mengingatkan agar agar konsolidasi nasional kian diperkuat agar demokrai kian dewasa.
"Demokrasi kita harus semakin kian dewasa. Kosolisidasi nasional harus diperkuat," sambungnya.
Penulis : Dedik Priyanto Editor : Purwanto
Sumber : Kompas TV