DPR Minta Kenaikan Tarif Taman Nasional Komodo Ditunda: Warga Lokal Jangan Hanya Jadi Penonton

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah menunda penerapan kenaikan tarif di Kawasan Taman Nasional Komodo sebesar Rp3.750.000. 

Diketahui, tarif itu mulai berlaku sejak 1 Agustus 2022 lalu dan mendapat protes dari pelaku wisata di wilayah tersebut. 

“Keputusan menaikan tarif tiket Taman Nasional Komodo hingga harus ditunda agar tidak merugikan masyarakat Labuan Bajo yang menjadi pelaku wisata. Kami memahami tujuan pemerintah menjadikan Kawasan ini sebagai destinasi wisata super prioritas. Tetapi apalah gunanya kebijakan tersebut jika malah merugikan masyarakat,” kata Huda dalam keterangan tertulis, Kamis (4/8/2022).

Baca Juga: Rizal Ramli: Wajar Warga Tolak Harga Tiket Pulau Komodo Rp3,75 Juta, Kok Dihadapi dengan Kekerasan

Ia mengingatkan agar pengembangan kawasan destinasi super prioritas tidak meminggirkan peran warga lokal. 

Terlebih, kalau model pengembangan kawasan tersebut memang harus melibatkan pihak ketiga. Oleh sebab itu, skema pelibatan pelaku wisata lokal harus jelas. 

“Jangan sampai warga lokal hanya menjadi penonton saat muncul konsep pengembangan destinasi wisata super prioritas di wilayah mereka,” kata dia.

Politikus PKB itu mengimbau agar pemerintah kembali berdiskusi dengan pelaku wisata di sana agar mereka bisa menerima kebijakan tersebut. 

Karena nantinya kebijakan itu akan ada perbaikan di level infrastruktur, kualitas jaringan telekomunikasi, produk ekonomi kreatif, hingga kualitas sumber daya manusia di lima kawasan destinasi wisata super prioritas yakni Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo.

“Tetapi anehnya kabar yang muncul ke permukaan malah kegaduhan masalah tarif masuk. Kenapa bukan persoalan progres pembangunan, termasuk model pengakomodasian kepentingan warga yang selama ini menjadi pelaku wisata di kawasan tersebut,” ujarnya. 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV