Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Dukung Penuh Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024

Selanjutnya, kata dia, saat menerima kunjungan Komisioner KPU pada 30 Mei 2022, presiden meminta agar KPU betul-betul menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

“Indonesia harus menjadi rujukan dunia dalam penyelenggaraan pemilu, karena itu dorong partisipasi pemilih yang tinggi, termasuk di antaranya memberikan pendidikan politik secara massif,” katanya.

“Pendidikan politik dalam arti agar masyarakat paham tentang hak-haknya dalam election, pemilihan, karena menentukan perjalanan bangsa ke depan,” tegas mantan Kapolri ini.

Ia juga menjelaskan bahwa pada tahun 2019 lalu, Indonesia adalah negara dengan partisipasi pemilih tertinggi di dunia, yaitu 81 persen.

“Beliau juga meminta agar memastikan tata kelola pemilu yang akuntabel dan menjaga pemilu agar aman, damai, tidak ada masalah yang  serius di bidang kesehatan, seperti wafatnya petugas di lapangan di masa lalu,” tuturnya.

Presiden juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap persoalan teknis yang dapat menjadi masalah politis dan memengaruhi kualitas pemilu.

Sistem verifikasi partai politik atau Sipol, sistem rekapitulasi, sistem informasi logistik atau Silog yang telah dibangun KPU pun diminta untuk disempurnakan.

Baca Juga: Luncurkan Tahapan Pemilu 2024, Hasyim Asy'ari: KPU adalah Manajer Konflik

Selain itu, presiden berpesan agar biaya pemilu dilaksanakan dengan efisiensi, serta mengajak KPU untuk mengembangkan model kampanye yang makin berkualitas dan menyehatkan demokrasi.

“Kampanye yang mengurangi mobilisasi orang dengan memanfaatkan teknologi informasi. Agar kampanye dapat berlangsung efektif, mengurangi gesekan di lapangan, termasuk praktik politik uang,” ujarnya.

Menurutnya, pada pilkada serentak tahun 2020, di tengah puncak pandemi Covid-19, 270 wilayah di Indonesia berhasil melaksanakan pilkada serentak.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV