ICJR Dorong Pemaksaan Aborsi Masuk Kategori Kekerasan Seksual di Rancangan KUHP
Hukum | 26 Mei 2022, 01:00 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV — Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendorong pemaksaan aborsi diatur sebagai jenis kekerasan seksual di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Diketahui, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) perkosaan dan pemaksaan aborsi tidak diatur ketentuan pidananya.
"Yang perlu kita dorong kedepannya adalah untuk memastikan bahwa perumusan pemaksaan aborsi ini dinyatakan secara tegas di dalam RKUHP sebagai bentuk kekerasan seksual," kata Peneliti ICJR Maidina Rahmawati dalam acara diskusi virtual, Rabu (25/5/2022).
Sementara itu diketahui, alasan pemerintah dan DPR tidak mengatur pidana soal pemaksaan aborsi di UU TPKS karena sudah diatur dalam KUHP.
Ia menyebutkan, memang Pasal 347 KUHP telah mengatur soal pemaksaan aborsi. Lalu, hal itu diperbaharui kembali dengan Pasal 469 ayat 2 dan 3 KUHP.
Baca Juga: Puan: Pemerintah Jangan Terlalu Lama Buat Aturan Turunan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Kendati demikian, pendefinisian tindak pidana pemaksaan aborsi sebagai bentuk kekerasan seksual menjadi penting.
Hal itu sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) UU TPKS. Dijelaskan bahwa tindak pidana lainnya dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual apabila diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh sebab itu, perihal pemaksaan aborsi tetap harus masuk kategori jenis kekerasan seksual agar dapat ditindaklanjuti dengan merujuk kepada UU TPKS.
Ia juga berharap dalam perumusan RKUHP perlu dikawal agar dengan tegas menyatakan bahwa pemaksaan aborsi adalah bentuk kekerasan seksual.
Penulis : Nurul Fitriana Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV