> >

Kredibilitas Survei Pemerintah Soal 82 Persen Rakyat Papua Dukung Pemekaran, Dipertanyakan

Peristiwa | 26 April 2022, 13:22 WIB
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid (Sumber: Kompas.com)

Pemerintah, kata Usman, harus memperjelas siapa yang melaksanakan survei tersebut, cara pengambilan sample, daftar responden, hingga cara-cara survei tersebut dilaksanakan.

Usman meragukan bahwa survei tersebut benar-benar merepresentasikan rakyat Papua. Misalnya, kata Usman, banyak warga Papua yang tinggal di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Baca Juga: Mahfud MD: Hasil Survei Lembaga Kepresidenan, 82 Persen Rakyat Papua Barat Setuju Pemekaran

“Respondennya siapa, apakah mewakili 28 kabupaten di Papua dan  5 wilayah adat. Sedangkan,   banyak wilayah adat yang tidak mudah mengambil survei di situ,” ujarnya.

Menurutnya jika pemerintah tidak menjelaskan dan membuka dokumen secara detail, maka survei soal 82 persen rakyat Papua mendukung pemekaran, tidak bisa dikatakan kredibel.

“Jangan-jangan survei ini, hanya untuk memberikan stemple saja, untuk mendukung kebijakan yang sedari awal direncanakan Kementerian Dalam Negeri,” paparnya.

Penulis : Vidi Batlolone Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU