Laporan AS soal HAM di Indonesia Dinilai Cerminkan Melemahnya Kredibilitas KPK

JAKARTA, KOMPAS.TV – Indonesia Memanggil 57 Institute menanggapi laporan Country Reports on Human Right Practices yang diterbitkan Amerika Serikat.

Laporan tersebut menyoroti penerapan dan perlindungan HAM di Indonesia tahun 2021.

Menurut IM57+ Institute, terdapat sejumlah hal krusial dalam laporan tersebut yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Ketua IM57 Institute Praswad Nugraha, laporan tersebut pertama, menggambarkan disparitas perlakuan terhadap pelanggar etik dan pegawai berintegritas.

Baca Juga: KPK Temukan Dugaan Bupati PPU Abdul Gafur Samarkan Aset Korupsi Pakai Identitas Orang Kepercayaan

“Pada laporan yang sama, terdapat penjelasan mengenai bagaimana TWK telah dijadikan sarana untuk menyingkirkan pegawai yang menangani kasus strategis,” ujarnya dalam keterangan pers, Sabtu (16/4/2022).

Namun disisi lain, kata Praswad, ada pelanggaran etik yang dilakukan Komisioner KPK Lili Pianturi.

Meski melakukan pelanggaran etik, tidak ada sanksi pemecatan.

Kedua, disebutkan Praswad, ada kaitan antara pemecatan melalui TWK dengan penanganan kasus yang dilakukan.

Baca Juga: KPK: Penggunaan Kendaraan Dinas untuk Mudik Termasuk Tindakan Koruptif

Penulis : Vidi Batlolone Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV