> >

Sindiran Parpol Pendukung Pemerintah buat Luhut, dari "Prime Minister" hingga "The Real President"

Peristiwa | 8 April 2022, 10:02 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah berupaya meningkatkan pengadaan barang dari UMKM. Ditargetkan, pengadaan barang pemerintah dari UMKM bisa mencapai Rp400 T per tahun (24/2/2022). (Sumber: Instagram @luhut.pandjaitan)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Nama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan makin bergema. Setelah usul menunda pemilu, kini jadi pembicaraan karena disebut satu sosok yang dikaitkan dengan sentilan presiden. "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," kata Presiden Jokowi, Selasa (5/4/2022).

Memang, Luhut dengan kasat mata mendukung penundaan pemilu. Salah satu pernyataanya yang kemudian jadi polemik adalah memiliki big data sebagai dasar argumennya.

Dalam sebuah tayangan YouTube, Luhut bahkan mengeklaim memiliki big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda. 

Luhut pun yakin dengan data yang dia sampaikan meski dikritik banyak kalangan. "Ya pasti, masa bohong," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Namun big data itu tak pernah diungkap sampai sekarang. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi kawan di pemerintahan Jokowi mempertanyakan klaim mantan menteri perindustrian dan perdagangan di era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Baca Juga: Pernah Bicarakan Penundaan, Apa Sikap Luhut Setelah Jokowi Sentil Menteri Terkait Pemilu?

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta Luhut membeberkan big data yang dimilikinya.

"Kalau Pak Luhut baik hati ya bagi lah ke kita datanya, supaya kita bisa gunakan juga datanya sebagai referensi," kata Jazilul Rabu (16/3/2022). 

Bahkan PDI Perjuangan, tempat Presiden Jokowi bernaung, lebih kerasa lagi. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengaku heran dengan langkah Luhut yang menggunakan big data untuk mencari tahu respons masyarakat ihwal penundaan pemilu.

Menurut dia, big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Salah satu contohnya seperti persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok. 

Penulis : Iman Firdaus Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV


TERBARU