> >

Ketua KPK: Saya Ingatkan pada Pejabat, Jangan Main-main dengan Hajat Hidup Nelayan, akan Saya Kejar

Hukum | 7 April 2022, 02:37 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers pengumuman hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Raub (5/5/2021). Terkini, Firli mperingatkan kepada aparatur pemerintah atau pejabat negara agar tidak menyelewengkan program kesejahteraan para nelayan. (Sumber: Tangkapan Layar KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memperingatkan kepada aparatur pemerintah atau pejabat negara agar tidak menyelewengkan program kesejahteraan para nelayan.

"Saya ingatkan kepada aparatur pemerintah termasuk pejabat yang terkait untuk jangan main-main dengan hajat hidup nelayan, khususnya pada aturan dan program kesejahteraan bagi saudara-saudara kita ini," kata Firli melalui keterangan resminya di Jakarta, Rabu, (6/4/2022).

Baca Juga: KPK Sebut Rahmat Effendi Tarik Uang dari Para Camat dan ASN Kota Bekasi untuk Bikin Glamping Pribadi

Firli mengatakan bahwa pemerintah telah banyak membuat kebijakan dan program kesejahteraan bagi para nelayan Tanah Air. 

Namun, tidak sedikit program kesejahteraan tersebut justru dijadikan peluang oleh oknum-oknum penyelenggara negara untuk meraup keuntungan dengan cara yang tidak halal yaitu korupsi.

"Sebut saja korupsi ekspor benih lobster, pengadaan kapal nelayan, tukar guling tanah untuk tambak, dan lain sebagainya," ucap Firli.

Ia memastikan KPK dan institusi penegak hukum lainnya akan membongkar semua praktik-praktik korupsi yang menyengsarakan para nelayan Indonesia tanpa terkecuali.

Baca Juga: KPK: Ganjar Satu-satunya Kepala Daerah yang Berani Tegas Instruksikan Bawahannya Jangan Korupsi

"Saya pastikan akan kami kejar, tangkap, dan jerat siapa pun yang berani mengusik apalagi memakan anggaran negara untuk kesejahteraan nelayan Indonesia dengan pasal tindak pidana korupsi yang paling berat hukumannya, " ujar Firli.

"Jika memiliki cukup alat bukti kuat, akan kami pilih opsi miskinkan koruptor dengan pasal TPPU (tindak pidana pencucian uang)."

Firli menganggap nelayan Indonesia, khususnya nelayan tradisional yang kerap melaut di samudera lepas hingga perbatasan negara, layak disebut sebagai pahlawan ekonomi devisa samudera, meski belum ada tanda jasa resmi sebagai bentuk penghargaan kepada mereka.

Baca Juga: Tingkat Kepercayaan Publik kepada KPK di Bawah Polri, Firli Bahuri: Kami Bersyukur dan akan Perbaiki

"Bukan hanya itu saja, para nelayan sering singgah dan menginap di pulau-pulau terluar saat berlayar mencari ikan," tutur Firli.

“(Mereka) menjadi agen pertahanan tegaknya kedaulatan Tanah Air dan kekayaan negara dari hasil laut karena menjadi informan kegiatan kapal asing yang menerobos kedaulatan, khususnya kegiatan 'illegal fishing' di perairan NKRI."

Oleh karena itu, Firli menganggap para nelayan Tanah Air adalah pahlawan pertahanan dan kedaulatan NKRI.

Baca Juga: Pegawai KPK Dikenai Sanksi karena Terbukti Selingkuh dengan Rekan Kerjanya

Atas dasar itu, Firli mendorong agar nelayan diangkat sebagai pahlawan ekonomi devisa samudera, pahlawan pertahanan, dan kedaulatan negara.

"Insyaallah kami di KPK akan mengawal seluruh anggaran peningkatan kesejahteraan nelayan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote," kata Firli.

"Ini demi kesejahteraan dan kemakmuran pahlawan ekonomi devisa samudera, pahlawan pertahanan, dan kedaulatan negara."

Baca Juga: Catat Tanggalnya! Andi Arief Janji Penuhi Panggilan KPK pada 11 April 2022

 

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV


TERBARU