Soal Penerapan Sistem Kontrak Penangkapan Ikan, Puan Minta Negara Lindungi Nelayan Kecil

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah serius merespons kekhawatiran nelayan kecil dan tradisional terkait rencana penerapan sistem kontrak penangkapan ikan. 

Menurut dia, perlindungan terhadap nelayan kecil dan tradisional dari kapal besar korporasi adalah hal yang mutlak.

“Kekayaaan alam Indonesia termasuk perikanan, harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau ada nelayan kecil tradisional yang merasa terancam penghidupannya karena adanya regulasi baru, negara harus hadir dan menjamin perlindungan terhadap mata pencaharian para nelayan kita,” kata Puan di Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Baca Juga: Nelayan Di Jembrana Antri Dapatkan Solar Untuk Melaut

Politikus PDIP itu menilai, regulasi baru yang dibuat pemerintah sebagai upaya menambah penerimaan negara di bidang perikanan adalah hal yang baik buat perekonomian nasional. 

Namun hendaknya upaya tersebut dibarengi dengan pengawasan yang super ketat, baik itu terkait besaran kapal, wilayah penangkapan, alat, kuota, sampai dengan potensi kekerasan di laut. 

“Sehingga tidak ada nelayan kecil tradisional yang dirugikan, apalagi tersingkirkan akibat regulasi tersebut," ujarnya.

“Nelayan kita tidak boleh tidak berdaya di laut sendiri.”

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini mengatakan, pemerintah harus menjamin penegakan hukum di laut.

Pembiaran pelanggaran hukum di laut hanya akan membuat para nelayan kecil tradisional dengan sumber daya yang minim, semakin terancam.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV