Seskab Pastikan Tak Ada Anggaran Negara yang Digunakan untuk Isu Jokowi 3 Periode
Politik | 4 April 2022, 13:57 WIBJAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan tak ada anggaran negara yang digunakan untuk menggulirkan isu perpanjangan jabatan presiden menjadi tida periode.
Hal ini untuk menanggapi pertanyaan dari sejumlah anggota Komisi II DPR RI yang mempertanyakan dugaan adanya anggaran negara dalam gerakan inkonstitusional tersebut.
Baca Juga: PKS: Semoga Tidak Ada Anggaran Negara yang Digunakan untuk Isu Jokowi 3 Periode
"Saya jawab, karena ini yang paling ditunggu. Pertama, tidak ada anggaran baik di Setneg, Seskab maupun, KSP (Kantor Staf Presiden) mengenai hal ini (isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode), sehingga dengan demikian klir terhadap hal itu," kata Pramono di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/4/2022).
Politikus PDIP itu menjelaska, pernyataan Presiden Jokowi juga telah jelas kalau sikap dirinya akan selalu taat terhadap konstitusi.
"Presiden telah empat kali menyampaikan kepada publik terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur, saya yakin apa yang disampaikan Presiden sudah cukup jelas ditanggap oleh publik, bahwa kemudian masih ada yang mencoba, namanya juga mencoba," ujarnya.
Menurut dia, jalan untuk mengubah kontitusi perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode carannya hanya dengan amendemen UUD 1945. Namun, dirinya meyakini kalau jalan tersebut tak mudah.
"Melakukan amendemen UUD 1945 tidak mudah dan itu akan membuka kotak pandora ke mana mana saya yakin ini menjadi pelajaran. Karena saya termasuk menjadi bagian di tahun 1999 ketika amandemen itu dilakukan," ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera berharap tak ada anggaran negara yang digunakan untuk menggoreng isu penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tida periode. Sebab, dirinya kerap ditanyakan oleh masyarakat ihwal masalah tersebut.
"Mudah- mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu tiga periode atau penundaan karena itu sangat berntentangan dengan konstitusi," kata Mardani saat rapat dengan Mensesneg, Seskab dan Kepala KSP, Senin (4/4/2022).
Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV