Mahfud MD Batalkan Rakor Penundaan Pemilu 2024, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah membatalkan rapat koordinasi (rakor) yang membahas mengenai penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan Pemilu. Ya, itu kita batalkan," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/3/2022).

Dia menjelaskan, pembatalan dilakukan untuk menghindari isu liar terkait dirinya memimpin rapat penundaan Pemilu.

"Karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan, padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap,” jelasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun kembali menekankan bahwa pemerintah tetap fokus menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2024. 

“Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan Parpol di DPR silahkan lah. Kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,” tegasnya.

Sementara terkait diskusi penundaan Pemilu oleh partai politik, DPR, LSM dan ormas, Mahfud menyebut itu adalah hal lumrah untuk dilakukan.

Baca Juga: Mahfud MD Desak Polri Periksa Pendeta yang Minta 300 Ayat Alquran Dihapus: Bikin Orang Marah

“Bahwa Partai Politik, DPR, LSM, Ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silahkan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik," ujarnya.

Mengingat, di dalam negara demokrasi, kata dia, masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat, berbeda saat dulu zaman Orde Baru, di mana partai politik, LSM tidak boleh bicara.

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV