> >

Kapolri: Kebebasan Berekspresi Hanya untuk Warga Sipil, Tidak Bagi Polisi, Istri dan Anaknya

Hukum | 2 Maret 2022, 20:41 WIB
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Sumber: ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

Ada hal kebebasan berpendapat dan berekspresi yang hanya boleh dilakukan oleh masyarakat sipil.

Sementara polisi tak punya keistimewaan itu karena politik yang dianut Polri adalah politik negara.

"Terkait dengan kebijakan nasional dan negara, garisnya Polri harus mendukung kebijakan nasional, program nasional. Ini harus dipahami oleh seluruh keluarga besar Polri," ucapnya.

Apabila terjadi sesuatu dengan keluarga besar Polri, termasuk anak dan istrinya, kata Kapolri, maka akan berhubungan langsung dengan posisi anggota Polri itu sendiri, baik sebagai anggota maupun dalam organisasi.

Listyo Sigit juga menekankan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa anggota TNI dan Polri tidak mengenal demokrasi karena memang sudah seharusnya demikian.

Sebab, sikap polisi adalah mendukung dan mengawal seluruh kebijakan pemerintah.

Baca Juga: Presiden Ingin Tertibkan Grup WA TNI-Polri, PKS: Jokowi Khawatir Rencana IKN Tak Didukung

"Politik polisi adalah politik negara sehingga garisnya hanya satu kebijakan nasional dan negara satu napas dan tugas Polri mendukung, mengawal, dan mendorong agar kebijakan negara atau nasional berjalan," tutur Sigit.

Ia menegaskan bahwa doktrin anggota Polri adalah taat, setia, dan loyal terhadap pimpinan tertinggi negara.

Untuk itu, Sigit meminta jajarannya untuk selalu mengingat dan menerapkan hal tersebut.

"Maka, hanya ada kata siap dan laksanakan, ini yang saya ingatkan kepada rekan-rekan," kata  Sigit.

Adapun Kapolri Listyo Sigit menyampaikan demikian merespons pernyataan Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapim TNI/Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).

Baca Juga: Komnas HAM Ungkap Ada Anggota TNI-Polri Terlibat Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat Nonaktif

Diketahui, Presiden Jokowi dalam arahannya menyampaikan bahwa anggota TNI dan Polri tidak perlu ikut bersuara dalam urusan demokrasi.

Presiden juga menyebutkan jajaran TNI dan Polri harus memperbaiki kedisiplinan nasional.

Ditegaskan pula bahwa disiplin tentara dan kepolisian itu berbeda dengan disiplin masyarakat sipil.

Kedisiplinan tersebut, menurut Presiden Jokowi, tidak hanya berlaku bagi tentara dan anggota Polri, tetapi juga terhadap seluruh anggota keluarga di rumah.

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV


TERBARU