> >

Politikus PKS: Intruksi Jokowi Soal BPJS Kesehatan Kian Tambah Beban Masyarakat

Politik | 28 Februari 2022, 09:17 WIB
Anggota DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menjelaskan alasan fraksi PKS di DPR menolak Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai usul inisiatif DPR. (Sumber: KOMPAS TV)

“Selain itu, pemerintah bisa memberikan bantuan berupa relaksasi iuran BPJS Kesehatan bagi yang sedang mengalami situasi ekonomi berat, agar keaktifan peserta BPJS Kesehatan tetap hidup. Ability to pay masyarakat sedang menurun,” katanya.

Ia menilai,munculnya Inpres 1 Tahun 2022 tidak pas pada situasi merebaknya Omicron dan kelangkaan minyak goreng, bahan pangan seperti tahu tempe dan daging.

Baca Juga: Moeldoko: Masyarakat yang Bisa Beli Tanah Seharusnya Tak Masalah Bayar Iuran BPJS Kesehatan

“Termasuk kemarin muncul aturan soal pencarian JHT setelah protes sana sini oleh publik dan PKS akhir direvisi. Publik jangan dihujani dengan kebijakan yang memberatkan dan bertubi-tubi."

"Kita sepakat semua masyarakat terjamin jaminan BPJS, tapi cara dan timing kebijakan untuk menambah kepesertaan bisa lebih baik dengan pendekatan merangkul dibanding membebani,” kata Mufida.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU