Syarief Hasan Ingatkan Muhaimin Iskandar soal Usul Tunda Pemilu 2024: Kekuasaan Itu Cenderung Korup

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai usulan penundaan Pemilu 2024 oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar telah mengganggu iklim demokrasi merusak konstitusi UUD NRI 1945 di Indonesia.

Sebab, perpanjangan masa jabatan Presiden melalui penundaan Pemilu 2024 berpotensi menjadikan kekuasaan yang absolut dan merusak.

“Berbagai kajian akademis menyebutkan bahaya dari kekuasaan yang absolut. 'Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely', yaitu kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak benar-benar merusak,” kata Syarief Hasan sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (24/2/2022).

Apalagi dalam UU NRI 1945, tegas disebutkan kekuasaan Presiden hanya lima tahun dan dapat diperpanjang kembali satu periode atau maksimal 10 tahun.

Baca Juga: Perludem soal Muhaimin Minta Pemilu Ditunda: Itu Keinginan Mengada-ada dan Tidak Bisa Dilaksanakan

Atas dasar itu, Syarief menuturkan penundaan pemilu dengan alasan apapun tidak boleh terjadi.

“Pada masa orde lama dan orde baru, kekuasaan absolut dan terlalu lama malah merusak iklim demokrasi dan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Karena itu, Syarief pun mengaku sependapat dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa tidak perlu adanya perpanjangan masa jabatan Presiden akibat penundaan pemilu.

Sebaiknya, lanjut Syarief, pejabat publik juga berhenti untuk menggulirkan isu penundaan Pemilu 2024.

“Kita harusnya belajar dari sejarah masa lalu dan kami memandang tidak ada alasan logis apapun untuk isu penundaan pemilu yang menyebabkan perpanjangan kekuasaan nasional dan termasuk kekosongan pemerintahan definitif di daerah-daerah,” katanya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV