Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Rendah, ICW: Pemerintah Cuma Sibuk Urus Ekonomi dan Investasi

Baca Juga: Anggota Legislatif Paling Malas Lapor Harta Kekayaan ke KPK

“Kasus-kasus besar seperti reklamasi Jakarta, KTP elektronik, surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI), dan sederet kasus lainnya berhenti hanya pada sedikit tersangka atau terpidana,” ucap Kurnia.

“Padahal kasus tersebut berpotensi melibatkan aktor-aktor besar,” tambahnya.

Bahkan, kata Kurnia, kondisi yang dibentuk hari-hari ini membuka ruang praktik grand corruption untuk semakin marak terjadi.

Pelemahan KPK lewat revisi UU membuat aktor-aktor yang membajak proyek negara sulit disentuh secara hukum.

“Ini diperparah dengan kehadiran UU Minerba serta UU Cipta Kerja yang menjamin pebisnis untuk mendapat keuntungan dengan mengeruk sumber daya alam,” ujarnya.

“Hal penting yang perlu digarisbawahi adalah grand corruption pada akhirnya hanya menguntungkan sedikit orang dengan cara merugikan orang banyak,” tambahnya.

Baca Juga: Arteria Dahlan: OTT KPK yang Dilakukan Era Firli Bahuri Berbeda

Tak hanya itu, ICW menambahkan, faktor lain yang turut membuat IPK Indonesia hanya naik 1 poin adalah menyempitnya ruang partisipasi warga dalam agenda pemberantasan korupsi.

Lantaran adanya ancaman yang masih banyak diterima oleh warga negara ketika menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja para penyelenggara negara.

“Bentuknya pun semakin beragam, mulai dari pelaporan menggunakan delik pencemaran nama baik, peretasan, hingga kekerasan fisik,” ungkap Kurnia.

“Padahal, peran serta warga negara dibutuhkan dan dijamin keberadaannya oleh peraturan perundang-undangan untuk berkontribusi terhadap penegakan hukum,” tambahnya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV