ICW Respons 2 Tahun Kinerja Komisioner KPK: Kepemimpinan Penuh Gimmick Politik
Berita utama | 28 Desember 2021, 08:33 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai dua tahun kepemimpinan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diketuai Firli Bahuri dipenuhi oleh rentetan pelanggaran etik dan gimmick politik.
Demikian Peneliti ICW Kurnia Ramadhana merespons dua tahun kepemimpinan lima Komisioner KPK, Senin (27/12/2021).
“Alih-alih bisa menunjukkan prestasi, baik Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan Nurul Ghufron justru banyak memperlihatkan kontroversi di tengah masyarakat,” ujar Kurnia Ramadhana.
“Mulai dari rentetan pelanggaran etik, kepemimpinan yang dipenuhi gimmick politik, hingga terakhir pemberhentian paksa puluhan pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK),” tambahnya.
Oleh karena itu, Kurnia menuturkan tak berlebihan rasanya jika menganggap pimpinan KPK saat ini telah banyak membawa kemunduran dan menjatuhkan marwah lembaga.
Baca Juga: ICW: Narasi Penguatan Pemberantasan Korupsi yang DIsampaikan Pemerintah dan DPR Hanya Ilusi
“Tak heran jika sejumlah lembaga survei menunjukkan adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap KPK yang cukup drastis,” ucap Kurnia.
Dalam polemik pelemahan KPK, kata Kurnia, penting diingat bahwa apa yang terjadi tidak terlepas dari kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dan DPR.
“Tak dapat dipungkiri, sejak akhir tahun 2019, Revisi UU KPK telah mengubah total wajah lembaga antikorupsi itu. Perlahan namun pasti, dampak perubahan regulasi itu semakin menurunkan kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK,” kata Kurnia.
“Argumentasi ini setidaknya terkonfirmasi melalui Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2020. Transparency International menyebutkan, baik poin maupun peringkat, Indonesia merosot tajam,” tambah Kurnia.
Untuk diketahui, indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia tahun lalu berada pada skor 37/100, turun tiga poin dari tahun 2019. Peringkat Indonesia pun anjlok menjadi 102 dari 180 negara. Pada tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat 85.
Baca Juga: Azis Syamsuddin Minta KPK Buka CCTV DPR
Tidak hanya Komisioner KPK, Kurnia menambahkan soal keberadaan Dewan Pengawas KPK yang menurutnya juga tidak berfungsi secara efektif untuk mengawasi serta mengevaluasi kinerja pegawai maupun Komisioner KPK.
“Bahkan, kewenangan menegakkan kode etik juga gagal diperlihatkan oleh Dewan Pengawas, setidaknya berdasarkan sejumlah putusan etik selama ini,” ujarnya.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Purwanto
Sumber : Kompas TV