Ketika Sejumlah Fraksi DPRD Minta Pemprov DKI Evaluasi Program Sumur Resapan di Jakarta

Selanjutnya, Fraksi NasDem juga meminta tinjauan ulang dilakukan oleh Pemprov DKI soal sumu resapan agar sumur resapan dapat berfungsi tepat guan dibangun pada lahan yang sesuai dengan peruntukannya. 

Terakhir, Fraksi PKB-PPP meminta agar program sumur resapan dihentikan sementara dan dievaluasi apakah ada pemborosan anggaran dengan manfaat yang tidak sepadan dengan besaran yang dikeluarkan. 

"Apakah pelaksanaannya tepat sasaran, akuntabel, tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan, dan aspek-aspek Iain yang perlu dievaluasi bersama antara ekskutif dan legislatif."

Baca Juga: Pengamat: Daripada Bangun Sumur Resapan Lebih Baik Anggarannya Buat Rehabilitasi Saluran Air

Terkait dengan hal, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, menanggapi dengan menjelaskan bahwa program pengendalian banjir di Jakarta tidak hanya sumur resapan, tetapi juga gerebek lumpur, pengerukan, pembuatan waduk, normalisasi dan naturalisasi sungai, pembuatan tanggul, hingga polder atau rumah pompa baru.

"Terkait efektivitas program pengendalian banjir, pencegahan itu kan banyak sekali tidak hanya sumur resapan tapi ada juga gerebek lumpur, pengerukan, pompa polder, pembuatan waduk, normalisasi dan naturalisasi, pembuatan tanggul dan sebagainya," kata Riza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/11). 

Riza menegaskan bahwa sumur resapan hanya satu dari sebagian program yang dicanangkan Pemprov DKI untuk menangani banjir. 

"Sumur resapan hanya sebagian dari program-program yang ada dan banyak (program)," kata Riza. 

Efektivitas pengunaan anggaran untuk membangun sumur resapan, kata Riza, sudah dirasakan selama dua tahun terakhir. 

"Kita akan melihat sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran sumur resapan yang kita rasakan dalam dua tahun terakhir," katanya. 

Baca Juga: Dinilai Tidak Efektif Cegah Banjir, DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Lokasi Proyek Sumur Resapan

 

Penulis : Hasya Nindita Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV