Soal Audit LSM, Greenpeace : Mungkin Pak Luhut Emosi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Greenpeace Indonesia angkat bicara soal keinginan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melakukan audit kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM). Seperti diketahui, wacana tersebut diungkapkan Luhut pasca Greenpeace menyampaikan data soal deforestasi hutan di Indonesia.

 

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan Greenpeace telah diaudit oleh auditor profesional.

 

Dia juga menyatakan perintah untuk mengaudit sebuah lembaga hanya bisa dilakukan lewat mekanisme pengadilan.

 

"Kami melakukan audit oleh auditor ptofesional. Yang kami tahu mengaudit lembaga harus dari pengadilan," ujarnya.

Baca Juga: Kritik Greenpeace Dijawab Pelaporan Polisi dan Aksi Minta Audit

Menanggapi keinginan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Leo menduga karena sikap emosional. 

 

"Soal audit saja yang saya respon. Mungkin pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) emosi benar," katanya.

 

Sebelumnya Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan mengaudit LSM di Indonesia. Luhut menilai banyak LSM  menyebarkan berita tak benar.

Baca Juga: Soal Audit LSM, Jubir Luhut : LSM Juga Harus Transparan

Menurut Luhut, banyak lembaga swadaya masyarakat menyebarkan berita tak benar menyebabkan pemerintah akan mengaudit LSM atau NGO tersebut.

Pemerintah siap mengadu bukti dan data dengan LSM, bahkan semua informasi saat ini dapat dengan mudah diakses oleh siapapun. Audit ini akan dilakukan setelah Greenpeace dinilai menyebarkan berita bohong soal deforestasi di Indonesia. 

Sementara itu Global Project Leader Greenpeace Indonesia  Kiki Taufik menyatakan data yang digunakan pihaknya justrru merupakan data pemerintah. Kiki pun menegaskan Greenpeace siap berdiskusi untyuk memaparkan data.  

Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Akan Audit LSM yang Sebarkan Berita Bohong

Meski menggunakan data yang sama dengan yang dipublikasikan pemerintah, Kiki menyatakan perbedaanya adalah dalam menganalisis data tersebut. 

 

"Data yg kami gunakan adalah data resmi dari pemerintah. Perbedaannya cara kita menganalisis," paparnya. 

Penulis : Vidi Batlolone Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV