> >

Sikapi COP26 Glasgow, Walhi: Perdagangan Karbon Solusi Palsu Atasi Krisis Iklim

Peristiwa | 1 November 2021, 09:15 WIB
Hutan papua yang dibabat untuk dijadikan perkebunan sawit. (Sumber: Greenpeace via Kompas.com)

Sudah saatnya Indonesia segera mengakhiri deforestasi, didukung oleh undang-undang dan kebijakan yang ketat, yang mengakui hak atas tanah masyarakat adat, melindungi hutan secara total, menghilangkan deforestasi melalui rantai pasokan industri berbasis lahan.

Alasan kenapa masyarakat adat, kata Khalish, karena praktek pengelolaan berkelanjutan terhadap sumberdaya alam yang mereka lakukan adalah solusi untuk krisis iklim. 

Masyarakat adat adalah orang-orang yang menjaga hutan kita tetap berdiri dan hutan yang sehat sangat penting untuk iklim yang sehat. Hak-hak masyarakat adat dan lokal harus menjadi inti dari semua kebijakan perlindungan alam. 

Tidak ada gunanya berbicara tentang perlindungan alam jika kita tidak melindungi hak orang-orang yang menjaga kelestarian hutan, menolak skema perdagangan karbon yang akan meminggirkan dan merampas hak masyarakat adat adalah bentuk kolonialisme baru melalui skema solusi palsu dalam isu perubahan iklim.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo turut hadir dalam KTT Pemimpin Dunia COP26 di Glasgow, Skotlandia tersebut.

Baca Juga: Serba-serbi KTT Iklim PBB: Apa Itu COP26, Inilah Fakta Kunci dan Penjelasannya

Penulis : Hedi Basri Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


TERBARU