Penunjukan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN Timbulkan Polemik, Ini Pembelaan PDIP

Ia menyebut ada kaitan antara posisi Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan penunjukannya sebagai ex officio Dewan Pengarah BRIN.

Wakil Ketua MPR itu menyayangkan ketika ada yang mengkritik keputusan tersebut dan mempertanyakan alasan tidak mengangkat seorang ilmuwan atau periset berkaliber sebagai ketua dewan pengarah. Menurut Ahmad, sebenarnya pengkritik itu sedang mempertanyakan keputusan pemerintah untuk memastikan riset dan teknologi berdasarkan Pancasila. 

"Apa yang salah jika Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ingin memastikan bahwa setiap kegiatan riset dan inovasi di Indonesia itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Bagi kami, tak ada salahnya sama sekali kalau pemerintah pusat memilih prinsip itu," katanya. 

Selain itu, sambungnya, Megawati tak sendirian di dalam Dewan Pengarah. Ada sembilan tokoh lainnya yang masuk ke Dewan Pengarah yang akan memastikan BRIN berjalan sesuai amanat peraturan yang memayunginya. 

"Jika kemudian dituding bahwa Dewan Pengarah ini adalah bagian dari partisan dan kepentingan praktis partai politik, bagi kami ini sangat tidak berdasar yang tak perlu dibahas lebih lanjut," katanya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengkritisi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melantik Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Baca Juga: Jokowi Lantik Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, PKS: Pemerintah Jangan Politisasi Riset

Menurut dia, saat ini adalah titik yang krusial dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi. 

"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (13/10/2021).

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV