Balas Tudingan AD/ART Cerminan Pemikiran Hitler, Herman Khaeron: Ideologi Demokrat Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrat menegaskan ideologi partainya adalah Pancasila. Atas dasar itu Partai Demokrat membantah tudingan kelompok Moeldoko yang menilai AD/ART partai bintang mercy itu sebagai cerminan dari ideologi Hitler.

“Ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila,” tegas Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron kepada KOMPAS TV, Kamis (14/10/2021).

Herman lebih lanjut juga mematahkan argumentasi M Rahmad yang seolah-olah merasa tahu tentang Partai Demokrat.

Dalam ingatan Herman, M Rahmad yang ditunjuk sebagai jubir Kongres Luar Biasa (KLB) atau kelompok Moeldoko tidak lama bergabung di dalam Partai Demokrat.

“Rahmad itu tidak lama di Partai Demokrat waktu itu, dan mungkin juga baru berpolitik,” kata Herman.

Bagi Herman tudingan kelompok Moeldoko kepada Partai Demokrat terjadi karena kubu tersebut kerap berasumsi pada suatu hal yang sebenarnya tidak dipahami.

Baca Juga: Jawab Tudingan Kubu Moeldoko, Andi Mallarangeng: Hitler itu Membegal, karena Punya Uang dan Kuasa

“Mereka selalu menuding dan berasumsi pada sesuatu yang sebenarnya tidak paham,” ujar Herman Khaeron.

Sebelumnya, Juru Bicara KLB Deli Serdang membela Yusril Ihza Mahendra yang dituding Benny Kabur Harman mengadopsi pemikirian Hitler terkait gugatan AD ART Partai Demokrat.

Tidak hanya membela, kubu Moeldoko juga menuding ideologi Hitler tercermin di dalam AD ART Partai Demokrat Tahun 2020.

“Apa yang disebut Benny K Harman tentang cara berpikir totaliter yang mirip Hitler, maka sesungguhnya, cara berpikir mirip Hitler yang totaliter dan otokrasi itu tercermin didalam AD ART Partai Demokrat Tahun 2020,” ujar M Rahmad, Jubir KLB.

Menurutnya, di dalam AD ART Partai Demokrat Tahun 2020, paham totaliter sangat kental.

Baca Juga: Andi Mallarangeng Jawab Tudingan Kubu Moeldoko: AD/ART Demokrat Bukan Cerminan Ideologi Hitler

“Paham totaliter itu pula yang diamalkan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) di dalam Partai Demokrat sehingga perbedaan pendapat dianggap barang haram,” ujarnya.

“Kader yang berseberangan dipecat dan tidak ada ruang untuk adanya perbedaan pendapat. KLB dianggap barang ilegal walaupun KLB itu dibenarkan oleh undang-undang.”

Selain itu, di dalam AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 itu pula, kekuasaan politik dipegang oleh satu orang (otokrasi), yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi.

“Jadi, bila kita bicara ideologi Hitler yang totaliter dan otokrasi, maka ideologi Hitler itu tercermin di dalam AD ART Partai Demokrat Tahun 2020,” kata Rahmad.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV