JDN Indonesia Jawab Kritik LawanCovid-19 Soal Porsi Lebih TNI Polri dalam Penanganan Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Chairman JDN Indonesia Andi Khomeini tidak melihat adanya peran yang berlebihan TNI Polri dalam penanganan pandemi.

Andi menilai dalam menghadapai pandemi Covid-19 perlu peran serta seluruh sektor. 

Terlebih tenaga kesehatan dihadapkan dengan hal baru yang menuntut untuk dipelajari dengan cepat cara penanggulangannya. 

Hal ini bukan hanya dirasakan oleh tenaga kesehatan di Indonesia melainkan di seluruh dunia.

Baca Juga: Dianggap Berlebihan, LaporCovid-19 Kritik Keterlibatan TNI-Polri Dalam Penanganan Pandemi

Menurutnya berkaca dari kasus SARS 2002 dan MERS 2012 yang dapat membuat satu dari 10 pasien meninggal, para tenaga kesehatan dituntut untuk bertindak cepat, bahkan ekstra cepat.

Untuk itu jugalah dalam satu tahun terakhir, kontribusi masyarakat sipil, TNI-Polri sangat membantu dalam pengendalian penyebaran dan penanganan pandemi Covid-19.

"Satu tahun ini berjuang bersama, hampir setia hari berinteriksi dengan teman-teman TNI di wisma atlet dan polisi di Satgas Covid. Sebelum vaksinasi ini kampanye protokol kesehatan itu dibantu sekali oleh TNI Polri. Jadi masalah ada di mana, karena ada poin kontribusi TNI Polri yang harus kita apresiasi," ujar Andi  di program KOMPAS Petang, di KOMPAS TV, Kamis (7/10/2021).

Dokter spesiali penyakit dalam ini juga memberi penjelaskan permasalahan yang menjadi sorotan organisasi LaporCovid-19 terkait porsi TNI-Polri dalam penanganan pandemi. 

Baca Juga: Ini Poin Kritis LaporCovid-19 Soal Porsi Keterlibatan TNI Polri dalam Penanganan Pandemi

Pertama mengenai tes PCR yang tidak akurat. Menurut Andi hal ini perlu ditelusuri lebih dalam. Karena dalam melihat hasil pengetesan perlu melihat latar belakang dari prosesnya. 

Seperti mesin yang digunakan, metode yang dipakai, SDM yang melakukan penelitian sampel, SDM yang melakukan uji sampel, proses pengiriman hingga kualitas dari sampel itu sendiri.

Menurutnya ada kemungkinan, sampel tidak berkualitas karena SDM yang melakukan belum mendapat pelatihan bagaimana mendapat sampel yang baik dan berkualitas. 

Atau alat dan metode digunakan belum disesuaikan dengan perkembangan virus yang ada saat ini. 

Kedua mengenai penelusuran kontak erat dengan pelibatan TNI Polri. Hal ini juga perlu mendapat penelitian lebih jauh. 

Baca Juga: KontraS Ungkap Perwira Aktif TNI Jabat Komisaris BUMN Meningkat Setahun Terakhir, Ini Daftarnya

Apakah kendala efektivitas hanya berada di tingkat satu provinsi atau level yang paling rendah, RT RW hingga kelurahan atau desa.

"Setau kami teman-teman Satgas yang merupakan paduan dari berbagai instansi dan institusi itu sampai tingkat RT dan RW, di mana tokoh sipil di lingkungan militer di level tersebut bekerja bersama. Kalau tidak ada peran TNI Polri mungkin tracing itu bakal lebih gagap lagi kita lakukan," ujar Andi. 

Ketiga mengenai sentra vaksin yang dilakukan TNI maupun Polri. Andi menilai peran TNI Polri, swasata, organisasi masyarakat, BUMN sangat membantu percepatan vaksin.

Jika hal ini dibebankan ke fasilitas kesehatan dan Puskesmas tentu akan tidak tertangani dengan maksimal.

Baca Juga: TNI Diminta Terus Bantu Penanganan Pandemi

Menurutnya bisa dibayangkan para tenaga kesehatan di Puskesmas dengan beban kerja melakukan tracing, menerima pasien Covid-19 maupun nonCovid-19 serta, menjalankan imunisasi mendapat tugas tambahan untuk mempersiapkan vaksinasi untuk masyarakat.

Di sisi lain sentra vaksin yang dilakukan pihak lain tidak hanya memprioritaskan percepatan. Prioritas vaksin, screening hingga pemantauan setelah vaksin juga harus menjadi perhatian.

"Problemnya bukan hanya cepat tetapi bagaimana menjaga tetap tepat. Karena sebuah proses vaksinasi itu tidak hanya menyuntikkan cairan, ada screening dan pemantaua setelah vaksin. Itu memang PR bersama, PR besar," ujarnya. 

Lebih lanjut Andi menila kritik yang disampaikan laporcovid-19 perlu diapresiasi dan menjadi masukan agar penanganan pandemi dapat menjadi lebih baik.

Baca Juga: LaporCovid-19 Temukan Sejumlah Pelanggaran Terkait Vaksinasi

Andi juga berharap masukan yang diberikan dapat didengar dan tidak hal yang berujung pada pencemaran nama baik atau merendahkan institusi tertentu.

"Semoga didengar dan tidak di bawa baper tapi dianggap sebagai hal yang sama-sama ingin lebih baik," ujar Andi.

Sebelumnya relawan LawanCovid-19 mengkritisi porsi keterlibatan TNI Polri dalam penanganan pandemi.

Poin-poin kritis yang disampaikan yakni, obat Covid-19 yang sempat dikembangkan tapi kemudian tidak lolos BPOM, atau mobile test PCR yang diragukan akurasinya. Itu dilakukan oleh TNI dan BIN, bukan otoritas kesehatan.

Ketimpangan stok vaksin di Puskesmas karena lebih banyak ke TNI maupun Polri untuk mengadakan program sentra vaksinasi. 

Pelibatan TNI dalam proses pelacakatan kontak erat, akan tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan efektivitas dan keberhasilan dalam meningkatkan jumlah pengujian. Sementara tugas pendataan dan pelacakan masih menjadi tugas utama tenaga kesehatan atau kader Puskesmas.

Baca Juga: Koarmada II TNI AL Serbu Vaksin untuk 8000 Santri

"Kita sepakat bahwa TNI-Polri memiliki kontribusi dalam penanganan pandemi, sebagaimana tanggung jawab mereka sebagai elemen negara dalam menghadapi krisis. Namun, yang menjadi sorotan adalah peran TNI-Polri dalam beberapa kesempatan, kami meyakini itu berlebihan," tulis LawanCovid-19 dalam Twitter resminya, Kamis (7/10/2021).

 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV