Korupsi di Indonesia Tinggi karena Ketaatan Hukum Bukan Berasal dari Hati Nurani
Hukum | 4 Oktober 2021, 16:59 WIB“Orang Jepang, seandainya aturan tentang korupsi dicabut, maka mereka tetap tidak akan melakukan tindakan korupsi,” ujarnya.
Untuk memunculkan kesadaran otonom, kata dia, diperlukan integritas masyarakat yang tinggi. Integritas juga menjadi kunci utama memerangi korupsi.
“Ketika berbicara mengenai integritas, berarti kita berbicara mengenai sumber daya manusia. Mengapa integritas ini menjadi amat sangat penting? Karena dengan integritas ini akan melahirkan kesadaran hukum yang bersifat otonom, bukan heteronom,” tambah Guru Besar Hukum UGM ini.
Hal lain yang tak kalah penting dalam upaya memerangi korupsi adalah transparansi dan akuntabilitas. Ketiga kata kunci itu, kata dia, mutlak dalam pemberantasan korupsi di seluruh kementerian dan lembaga.
Baca Juga: Hari Dharma Karyadhika, Momentum Kemenkumham Tingkatkan Pelayanan Publik
“Tiga kata kunci ini, integritas, transparansi dan akuntabilitas adalah keniscayaan bagi kementerian maupun lembaga jika hendak membangun zona integritas dalam rangka Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” katanya.
Lokakarya Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah bagian dari rangkaian peringatan Hari Dharma Karya Dhika Kemenkumham tahun 2021.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan lokakarya ini guna membangun komitmen yang sama dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan zona integritas (ZI) di lingkungan Kemenkumham.
Kegiatan ini sekaligus untuk menyiapkan 477 satuan kerja yang telah diusulkan untuk mengikuti desk evaluasi tim penilai nasional, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV