> >

PAN soal Kursi Menteri: Tidak Pada Posisi Memaksa

Politik | 7 September 2021, 14:55 WIB
Presiden Jokowi saat menggelar pertemuan dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal dari 7 partai koalisi pemerintah. (Sumber: Istimewa)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku tidak memaksa untuk bisa mendapatkan porsi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun, PAN sudah benar-benar berada di dalam koalisi yang mendukung setiap kebijakan pemerintah.

“PAN tidak pada posisi memaksa, menekan atau mengusulkan posisi tertentu,” kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto di Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Yandri mengatakan, PAN memahami perombakan kabinet merupakan kewenangan atau hak prerogatif yang hanya dimiliki Presiden.

“Kami paham reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Walaupun beberapa waktu lalu, PAN sudah diajak ikut bergabung di partai koalisi,” ujarnya.

Baca Juga: Pengamat: Jika Ingin Reshuffle, Jokowi Harus Pastikan Menteri Baru Bisa Kerja

Terpisah Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer membeberkan masuknya PAN dalam barisan koalisi akan membuat Presiden Jokowi melakukan reshuffle.

Seperti yang sudah terjadi, hampir semua partai pengusung saat ini mendapatkan posisi penting di pemerintahan.

Dalam keterangannya, Immanuel mengutarakan perkiraan waktu perombakan Kabinet Indonesia Maju.

“Selambat-lambatnya awal Oktober,” kata Immanuel.

Seperti diketahui, PAN sudah ditasbihkan tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


TERBARU