Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tak Cukup dengan Bansos, Menko PMK: Harus dengan Pembangunan Wilayah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan penanganan kemiskinan ekstrem tidak cukup dengan skema bantuan sosial (bansos). 

Muhadjir menyebut dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem juga harus dilakukan dengan pendekatan lingkungan.

Hal itu disampaikan Muhadjir saat mengecek pembangunan wilayah kumuh dengan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di RW 23 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, pada Kamis (2/9/2021). 

Menurut penjelasannya, masyarakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal di satu kawasan kumuh (slum). 

Sehingga diperlukan tindakan pendekatan lingkungan yakni melakukan pembangunan wilayah dengan membangun lingkungan layak huni.

"Jadi karena itu penanganan daerah kemiskinan ekstrem ini nanti akan ditangani secara terintegrasi, termasuk pendekatan lingkungan, penanganan rumahnya yang betul-betul layak huni, kemudian sanitasi dan juga air bersih juga akan diperhatikan," kata Muhadjir dalam keterangan tertulis, Jumat (1/9/2021). 

Pada kesempatan itu, Muhadjir juga mengapresiasi program Kotaku yang dilakukan di wilayah Semanggi, Surakarta.

Baca Juga: Gibran Bakal Bangun Ulang Rusunawa Semanggi, Menko PMK: Kebijakannya Sangat Bagus

Program Kotaku ini merupakan salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Program ini untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. 

Muhadjir menyebut upaya pengentasan wilayah kumuh itu akan dijadikan model percontohan untuk penanganan wilayah kumuh perkotaan di tempat lain. 

"Jadi nanti Pak Wali akan terus melanjutkan relokasi dan tempat itu akan dibikin jalur hijau dan rumah-rumahnya akan dibangun yang lebih layak huni sampai tahun depan. Stafnya pak Menteri PUPR sudah jamin sampai tahun depan selesai," tuturnya. 

Sebagai informasi, kemiskinan ekstrem masih jadi tantangan berat dalam pembangunan manusia Indonesia. 

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia. 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga telah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem dapat mencapai nol persen pada 2024.

Saat ini pemerintah berupaya keras mengatasi kemiskinan ekstrem dengan beragam skema. 

Baca Juga: Mensos Risma Tegaskan, Pemda Jadi Kunci Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV/Laman Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan