> >

Luhut dan Moeldoko Perkarakan Aktivis, Pengamat: Tidak Pas, Mestinya Mengedepankan Dialog

Politik | 2 September 2021, 10:25 WIB
Pakar Tata Negara Bivitri Susanti berpendapat langkah hukum yang dilakukan Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terhadap ICW dan Kontras (Sumber: Tangkapan layar YouTube Kompas TV)

Menurut Moeldoko, ICW telah melontarkan tuduhan serius tanpa bukti yang kuat. "Apalagi dengan pendekatan-pendekatan ilmu cocokologi, dicocok-cocokkan. Ini apa-apaan ini begini, sungguh saya tidak mau terima yang seperti ini," ujar Moeldoko dalam konferensi pers daring, Selasa, 31 Agustus 2021.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melayangkan somasi terhadap pengacara Haris Azhar karena tuduhan bisnis tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menyebut somasi dilayangkan karena pernyataan Haris mencemarkan nama baik Luhut. 

“Urusan yang dilakukan oleh teman-teman ICW, dan teman-teman di Lokataru, serta di Kontras ini kan kinerja dalam kapasitas pejabat publik dengan data yang mereka dapatkan,” ujar Titi Anggraini.

Baca Juga: Kritik Gaya  Jokowi Bagi Bingkisan  Makin Kencang, Banyak Mudarat hingga Soal Keadaban

“Di ruang keterbukaan informasi, media yang bebas, maka data itu mestinya data itu dibantah dengan proses misalnya, yang benar itu seperti apa.”

Dalam keterangannya, Titi Anggraini mengingatkan yang penting dalam penerapan demokrasi adalah soal dialog.

“Dan dialog itu semestinya tidak melibatkan upaya-upaya hukum pejabat versus rakyat, pejabat versus bahkan masyarakat sipil,” ujarnya.

“Nah justru frekuensi yang tidak sama ini, data yang tidak sama ini, itu yang harus dipertemukan dengan skema dialog,”

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU