KPK: Kepatuhan Anggota DPR Lapor Harta Kekayaan Turun Drastis

“Dulu legislatif 100 persen, untuk DPR dan DPRD karena KPU mensyaratkan kalau mau maju pemilu anda harus isi LHKPN, jadi (kepatuhan anggota DPR dan DPRD menyampaikan LHKPN -red) 100 persen,” ujarnya.

Baca Juga: Megawati Mengaku Menangis karena Jokowi, Ada Apa?

Sebagai informasi, kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi.

Kemudian berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999, kriteria yang merupakan wajib lapor LHKPN sebagaimana diatur di Pasal 2 dan Penjelasan adalah Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim,  Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV