> >

PKS Tak Yakin Pertumbuhan Ekonomi 2022 Capai 5 Persen

Politik | 17 Agustus 2021, 07:51 WIB
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sukamta menilai, pemerintah perlu melakukan operasi terpadu untuk menangani gejolak konflik KKSB di Papua. (Sumber: DOK. Oji/Man (dpr.go.id)) 

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 diperkirakan pada kisaran 5 persen hingga 5,5 persen. Pemerintah akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5 persen. 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi PKD DPR RI Sukamta menyebut, pihaknya tak begitu optimistis dengan target yang dinyatakan oleh oran nomor satu di Indonesia itu saat Sidang Tahunan MPR, kemarin Senin (16/8/2021).

Indikator itu dapat dilihat dari sisi target pendapatan negara, beberapa tahun tekahir ini tidak tercapai.

"Di masa pandemi sudah masuk tahun ke tiga untuk tahun depan, dengan laju ekonomi seperti sekarang ini, ada kekhawatiran ini juga tidak tercapai lagi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan khusus dari realisasi pendapatan, bukan hanya belanja," kata Sukamta kepada KOMPAS TV, Selasa (17/8/2021). 

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Hingga 5,5 Persen, Optimis atau Kurang Realistis?

Selain itu, besaran defisit yang masih cukup lebar diharapkan agar pemerintah lebih hati-hati kalau tidak dikatakan konservatif. Dirinya mengimbau agar pemerintah melakukan belanja APBN yang berimbang. 

"Sebesar pendapatan, itu yang dibelanjakan. Adapun utang, mestinya hanya untuk belanja modal," ujarnya. 

Ia menyebut, APBN 2022 yang masih besar digelontorkan besar untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air, pemerintah harus melakukannya secara baik dan teliti, sehingga dapat diterima secara tepat sasaran. 

"Kita berharap pemerintah membelanjakan dengan cermat dan efisien sehingga bisa menyelesaikan masalah dan tidak disalah gunakan. Kebijakan tambal sulam yang tidak menyelesaikan masalah utama, akan berbahaya jika bermuara pada munculnya pandemic trap," kata dia. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sampaikan bahwa sejak awal pandemi, Indonesia telah menggunakan APBN sebagai perangkat mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU