Mendagri Sebut Realisasi Anggaran Belanja Penanganan Covid-19 di Sejumlah Daerah Masih Rendah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, realisasi belanja penanganan pandemi Covid-19 di sejumlah daerah masih rendah.

Untuk itu, Mendagri Tito Karnavian mendorong seluruh pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran belanja penanganan Covid-19.

“Masalah realisasi anggaran, realisasi anggaran yang masih rendah mengenai penanganan covid, betul,” kata Mendagri, Senin (26/7/2021).

Padahal, sambung Tito, semestinya ada minimal 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam komponen APBD untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Ini ada sesuai Permenkeu 8 persen, dana alokasi umum dan dana bagi hasil itu adalah komponen APBD itu dialokasikan minimal 8 persen untuk penanganan pandemi Covid-19,” ujar Mendagri.

Baca Juga: Ekonom Indef: Negara yang Rendah Anggaran Bansosnya, Kasus Covid-19 akan Tinggi

Menurut Tito, dana alokasi minimal 8 persen bisa digunakan untuk penanganan PPKM, pembagian masker, hingga mendukung kegiatan vaksinasi.

Termasuk, lanjut Tito, untuk membantu kelurahan maupun desa yang tidak memiliki anggaran hingga memberikan insentif bagi tenaga kesehatan.

“Ini saya juga sekali lagi ingin menekankan bahwa untuk insentif nakes ini menjadi atensi betul Bapak Presiden karena anggarannya sudah ada di dalam komponen Dana Alokasi Umum daerah-daerah yang sudah ditransfer oleh Menkeu,” terang Tito Karnavian.

“Untuk itu tolong insentif nakes ini baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, provinsi, untuk nakes yang menjadi tanggung jawab provinsi, kemudian RSUD nakes yang ada kabupaten/kota menjadi tanggung jawab kabupaten/kota ini segera untuk dicairkan,” lanjut Tito.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV